Manado, Obsessionnews – Perekonomian kita sedang dirundung masalah di mana saat ini terjadi kenaikan signifikan nilai mata uang dolar AS terhadap rupiah yang memberi efek pada pertumbuhan ekonomi. “Kenaikan dolar memukul harga komoditas unggulan Sulut seperti pala, cengkih dan kopra,” jelas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Prof Dr Farouk Muhamad.
Ini disampaikan Farouk Muhamad usai menggelar Rapat Koordinasi Sinkronisasi Aspirasi Daerah (Rakor SAD) di Manado, Kamis (17/9), bersama senator Sulut Fabian Richard Sarundajang dan Benny Rhamdani, yang juga dihadiri Wakil Gubernur Sulut Djouhari Kansil beserta jajaran Forkompimda, SKPD Pemprov, kepala daerah dan tokoh masyarakat.
Rakor SAD sebagai wadah konsolidasi Anggota DPD RI Provinsi Sulut dengan pemangku kepentingan Provinsi Sulut. Tujuannya untuk percepatan pembangunan daerah. Peserta Rakor SAD sangat antusias, sehingga ketiga senator menerima banyak aspirasi, masukan dan pertanyaan dari peserta. Umumnya terkait masalah-masalah yang ada di Sulut.
Selain itu, ada aspirasi yang menyinggung masalah kekurangan tenaga dokter di Sulut. Karena Universitas Sam Ratulang Manado, yang satu-satunya universitas di Sulut membuka program studi kesehatan, hanya menerima kuota 100 mahasiswa di Fakultas Kedokteran. Unsrat dinilai tidak mampu melakukan lobi-lobi di tingkat pusat untuk menambah kuota mahasiswa kedokteran.
Menanggapi beberapa masukan itu, Farouk meminta secepatnya memasukkan dokumen beserta proposal resmi. Karena dengan dasar itu bisa ditindaklanjuti DPD.
“Silakan masukan dokumennya. Tidak perlu banyak, asal ada pegangan untuk kami. Untuk pengirimannya tak usah jauh-jauh, karena di sini ada kantor DPD RI,” ujar Farouk.
Terkait kenaikan dolar, Farouk menjelaskan, berbeda dengan tahun 1998, yang memukul kelas menengah ke atas. “Saat ini, dolar berpadu dengan kelambatan ekonomi yang berpengaruh pada tiga kawasan, yakni China, Eropa dan Amerika. Itu berpengaruh pada stabilitas komoditas andalan Sulut seperti Pala, Cengkih, Kopra di pasar dunia.
Ia memaparkan, saat ini di daerah ini hanya mengandalkan komoditas, bukan hasil manufaktur. “Dan ini yang menjadi kelemahan. Namun dalam program jangka pendek, kami telah memberikan masukan kepada pemerintah dengan memberikan perhatian terhadap pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM),” tandas Farouk.
“Kalau dolar naik dan dibarengi kelambatan ekonomi semakin bertambah, maka yang terjadi adalah gangguan ancaman moneter dan sosial,” tambahnya.
Ia menjelaskan, melalui rapat ini, DPD bisa mengaktualisasikan fungsi dan peran sebagai jembatan aspirasi daerah dengan pemerintah pusat. Karena, selama ini dinilainya belum terbangun sinergi pemerintah daerah bersama DPD.
“Nanti aspirasi yang diterima DPD, tidak semua dibawa ke pusat. Ada yang diserahkan ke daerah. Untuk urusan pemda, diserahkan ke pemda. Kalau urusan pusat dibawa ke pusat,” tuturnya.
Ia pun berharap, pihak pemda dapat memberikan tembusan DPD jika permohonan di pusat, supaya bisa dapat ditindaklanjuti ke pusat.
Anggota DPD-RI dapil Sulut, Fabian Sarundajang menambahkan, sasaran yang hendak dicapai dalam Rakor SAD adalah untuk memetakan, menginventarisir, kebutuhan prioritas daerah untuk pembangunan dan menjadi bagian dari solusi atas permasalahan yang terjadi.
Hal ini, lanjutnya, juga menjadi bahan penyusunan kebijakan DPD-RI dalam proses penyusunan legislasi DPD-RI. “Juga untuk penyusunan hasil pengawasan DPD-RI dan rekomendasi DPD-RI kepada pemerintah pusat,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani menyinggung keberadaan daerah perbatasan yang dilindungi undang-undang tapi dibiarkan oleh pemerintah.
Menurutnya perhatian daerah perbatasan harus dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur serta jaminan kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan. “Undang-undang Desa tujuannya membangun desa tapi jika tidak di packing dengan baik banyak akan masuk penjara,” tegasnya. (Red)
