Obsessionnews.com – Biaya pemilu termasuk pemilihan presiden (pilpres) makin tahun semakin mahal. Tahun 2024 ini biayanya Rp70-an triliun lebih. Belum termasuk biaya yang dikeluarkan oleh masing masing calon presiden (capres) dan partai pendukungnya. Coba dihitung cermat berapa biaya yang dikeluarkan masing masing pasangan capres. Kalau diasumsikan rata rata tiap pasangan menghabiskan Rp30 triliun maka biaya prosesi mendapatkan seorang presiden/wakil presiden menghabiskan dana keseluruhan prosesi itu lebih kurang antara Rp150 triliun hingga Rp200 triliun termasuk biaya negara.
“Suatu jumlah biaya yang sangat mahal untuk negara yang masih tergolong miskin,” kata M Hatta Taliwang, Direktur Institut Soekarno-Hatta.
Lalu apa yang didapat dari prosesi yang demikian mahal itu? Pertama, jelasnya, harga sosial psikologisnya jelas nampak. Terjadi proses saling mengejek, saling membuly, saling menghina hingga saling memfitnah secara masif, yang potensial memecah belah masyarakat sehingga kerukunan sosial terganggu dan mengarah ke perpecahan bangsa.
Kedua, pemimpin yang dilahirkan dari proses ini tentu kurang sempurna karena mereka yang bisa menjadi calon hanya yang direkomendasi partai. Padahal, banyak tokoh bangsa yang mumpuni tidak selalu menjadi kader partai, misalnya yang menjadi anggota DPD RI, pengurus ormas besar dari Muhammadiyah, NU, KAHMI, kesultanan dan lain-lain. Begitu juga dari serikat buruh, akademisi dan termasuk dari TNI/Polri baik yang aktif maupun pensiunan tidak terakomodasi.
Katanya mau membangun demokrasi (dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat) tapi ada elemen rakyat yang tidak terakomodasi aspirasinya. Kalau pakai sistem UUD 45 Asli maka elemen-elemen tersebut semua terakomodasi, ada wakil partai ada utusan golongan dan ada utusan daerah. Mereka yang bermusyawarah memilih presiden.
Sementata proses pencalonan oleh partai bersifat untung-untungan. Ada yang bilang pilpres ini seperti perjudian. Kalau lagi mujur rakyat mendapat calon lumayan tapi kalau lagi sial, rakyat mendapat pemimpin kelas penipu.
Ketiga, mengingat biaya pilpres makin mahal maka bisa tergoda untuk melakukan kecurangan dengan cara apa pun. Karena tiap pemodal yang investasi dalam pilpres pasti punya kepentingan untuk memenangkan yang paling mereka jagokan. Yang dianggap bisa mengakomodir bisnis raksasanya ke depan. Tentu calon yang dianggap bisa menjadi boneka mereka ke depan. Untuk itu bisa dengan cara apa pun ditempuh demi memenangkan jagoan mereka. Apalagi kalau mereka mengendalikan lebih kurang 13 instrumen strategis yang menjadi “partai” dalam pemenangan.
Keempat, biaya pilpres yang makin mahal ini akan menjadi seleksi alam, di mana hanya orang super kaya yang bisa ikut kontestasi pilpres ke depan. Secara teoritis putra-purta para konglomerat dan putra-putra mantan presiden yang bisa ikut kontestasi.
Rakyat biasa sekalipun cerdas, berintegritas, punya kemampuan kepemimpinan dan manajemen akan sulit menjadi presiden kecuali dia bersedia jadi boneka pemilik uang dan kuasa. Apakah ini rute yang disarankan oleh para pendiri negara untuk melahirkan pemimpin bangsa? Silakan dijawab dalam hati masing masing. (ARS)
