Padang, Obsessionnews – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) belum menerima kartu kendali yang dijanjikan pemerintah pusat sebagai antisipasi agar penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram tidak sasaran.
Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Marzuki Mahdi melalui Kepala Bidang (Kabid) Ketenagaan Listrik dan Migas, Heri Martinus kepada mengatakan, pihaknya masih menunggu kartu pengendali subsidi LPG 3 Kg dari pemerintah pusat.
“Kita belum menerima pemberitahuan dari pemerintah melalui dinas terkait terkait kapan kartu itu diterima,” kata Heri kepada wartawan Kamis (17/9).
Heri mengatakan, kartu kendali diberikan kepada daerah yang sudah tidak memakai minyak tanah atau seluruh daerah sudah melaksanakan konversi Minyak Tanah (Mita) ke gas. Sementara di Sumbar baru tiga daerah yang sudah dinyatakan close konversi antara lain, Kota Padang, Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto.
“Kita tidak bisa pastikan kartu ini akan diberikan pusat. Karena sampai saat ini baru tiga daerah yang close,” ujar Heri.
Heri menjelaskan, kebijakan pemerintah membagikan kartu kendali agar pendistribusian LPG 3 kilogram tepat sasaran atau agar lebih bisa terkontrol.
“Kartu itu perlu untuk menghindari agar nantinya tidak ditemukan lagi LPG bersubsidi yang salah sasaran,” kata Heri.
Lebih lanjut Heri mengatakan, program konversi dari minyak tanah ke gas terus dilakukan. Sejak program itu berjalan 2012 hingga 2014, yang sudah disalurkan berjumlah 759.407 paket LPG 3 kg untuk 18 kabupaten/kota. Dari total tersebut, selama tahun 2012 sebanyak 1.024, tahun 2013 sebanyak 424.674 dan tahun 2014 sebanyak 333.707.
“Kuotanya masih belum mencukupi sampai denga target awal. Dari jatah yang diberikan pemerintah pusat melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dari 971.420 paket belum semuanya terpenuhi. Makanya kita minta penambahan,” kata Heri.
Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar, Wardarusmen. Wardarusmen mengaku belum menerima informasi kapan kartu kartu kendali LPG 3 Kg akan dibagikan.
“Kita belum menerima informasi dari pusat kapan rencananya kartu itu akan di kirim. Kita tunggu saja lah,” ujar Wardarusmen Kamis (17/9). (Musthafa Ritonga)
