Jakarta, Obsessionnews – Menterian Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kewenangan Polri. Menurut dia, Presiden Joko Widodo juga menyerahkan hal tersebut kepada Pansel dan Polri.
”Presiden tidak ada mau pikir-pikir soal itu, beliau fokus pada masalah ekonomi saja, beliau percaya pada Pansel,” ujar Luhut usai rapat koordinasi di gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2015).
Sebelumnya, Polri memastikan tidak akan mengumumkan identitas Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditetapkan sebagai tersangka kepada publik. Pasalnya, proses seleksi Capim KPK sedang berlangsung.
”Saya sampaikan bahwa kita hanya memberikan hasil penelusuran track record kepada Pansel. Tidak perlu saya sampaikan ke media, kan masih menunggu proses di Pansel,” ujar Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti usai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat.
Badrodin mengatakan, Polri sejauh ini hanya menjalankan tugas sesuai dengan permintaan untuk menelusuri rekam jejak calon pimpinan KPK. Sementara, mengenai apakah hasil penelusuran itu digunakan oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, menurut Badrodin, hal tersebut diserahkan pada Pansel KPK. (Purnomo)
