Jakarta, Obsessionnews – Presiden Jokowi terus mendorong supaya Rancanngan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty saat ini tengah dibahas di DPR segera tuntas, karena Tax Amnesty dinilai akan bermanfaat nyata bagi kepentingan nasional.
“Kita semuanya menghormati proses legislasi yang sedang berlangsung,” ujar Presiden Jokowi dalam arahan pembuka rapat terbatas (ratas) di kantor Presiden, Jakarta, Senin, (25/4/2016).
Selain itu, pemerintah berharap dengan adanya Tax Amnesty dapat meningkatkan arus modal masuk. Dan diharapkan uang yang kembali nantinya bisa digunakan untuk menggerakkan ekonomi nasional.
“Kita inginkan adalah repatriasi modal dari luar menuju ke dalam negeri, ada capital inflow, ada arus uang masuk sehingga kita akan mendapatkan pengembalian modal yang lama tersimpan di bank luar negeri,” kata Presiden.
Presiden mengingatkan kepada jajaran Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan agar terus melakukan reformasi perpajakan, baik dengan adanya atau tanpa tax amnesty dan repatriasi.
“Selanjutnya juga penegakan hukum untuk wajib pajak juga terus dilakukan, terutama apabila di kemudian hari ditemukan data baru mengenai ketidakbenaran dalam pelaporan pajak untuk pengampunan tersebut,” imbuh Jokowi.
Presiden meminta kepada menteri terkait dan kepala lembaga untuk menyiapkan instrumen investasi secepatnya seandainya RUU Tax Amnesty disetujui oleh DPR.
“Instrumen investasi apa yang harus kita persiapkan apabila arus uang masuk itu benar-benar pada posisi yang berbondong-bondong, yang besar-besaran baik investasi portofolio maupun investasi langsung,” kata Presiden.
Rapat ini dihadiri antara lain oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua OJK Muliaman Hadad, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Hadir pula, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala PPATK Muhammad Yusuf Ali serta Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. (Has)
