Semarang, Obsessionnews – Persoalan komunikasi antara Megawati dengan Presiden Jokowi berujung pada kemungkinan reshuffle Kabinet Kerja. Sindiran Mega sewaktu Konggres PDI-P di Bali minggu lalu, menjadi lecutan tersendiri. Penggodokan pergantian menteri yang dianggap tidak memuaskan akhirnya dilakukan oleh PDI-P.
Internal pemerintahan kacau balau akibat carut marutnya komando dari RI 1. Sebagai contoh, kasus terhangat, Peraturan Presiden (PP) tentang pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan yang ditandatangani Presiden pada 20 Maret 2015. Jokowi menganggap Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro lalai men-screening baik buruknya kebijakan.
“Saya kira Jokowi pantas lakukan reshuffle. Hasilnya selama ini kan tidak menggembirakan. Masyarakat juga dihadapkan kenyataan bahwa banyak petahana yang tidak pro rakyat kecil,” tutur Pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Teguh Yuwono, kepada Obsessionnews, Jumat (17/4/2015).
Menurutnya, banyak kalangan menilai pembantu-pembantu Jokowi tidak becus dalam melakukan tugas-tugasnya. Hal mendasar berupa kealpaan Kemenkeu menjadi dorongan agar reshuffle perlu dan segera dilaksanakan. Belum lagi sejumlah menteri lain yang dianggap tidak jelas kemampuan serta kompetensi di bidang masing-masing.
“Menteri-menteri yang kerjanya ga jelas kaya kasus tadi (PP Fasilitas Uang Muka) itu kan ndak genah to? Lingkaran istana saya kira selama ini dicurigai mengedit pesan presiden ke Megawati, itu juga tidak benar,” ujarnya.
Seperti yang diketahui, komunikasi PDI-P selaku partai pengusung dengan Presiden sempat renggang. Isu yang beredar, Mensesneg Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan dianggap menjadi biang kerok retaknya informasi yang perlu disampaikan. Walaupun di media massa, kedua belah pihak membantah desas-desus tersebut.
“Saya kira lingkaran-lingkaran itu yang harus diperbaiki dan diberi sanksi dengan digeser atau mungkin diganti,” terang Teguh.
Jika memang reshuffle dilaksanakan maka kemungkinan muncul dorongan baru dari masyarakat untuk mengganti para menteri dengan kalangan profesional. Pengaruh PDI-P jelas kuat di kabinet berikutnya. Terkait hal tersebut, Teguh berpendapat tidak selamanya menteri berasal dari partai politik tidak bekerja maksimal.
Hal ini, menurutnya, dibuktikan melalui masalah PP Fasilitas Uang Muka Mobil dimana Mensesneg Pratikno. “Dia (Pratikno) kan bukan orang partai? Tapi mereka juga menentukan arah dari kebijakan presiden. Saya kira itu patut untuk dicek lebih jauh.”
“Jadi persoalannya bukan profesional atau tidak. Andi Widjajanto (Sekretaris Kabinet) itu kan bukan orang partai, tapi ternyata ga berhasil juga (menjalankan tugas). Menpan juga, kacau itu. Tidak berpihak pada rakyat kecil. Tidak penting asalnya darimana, yang utama bisa kerja atau tidak. Kita tidak perlu alergi dengan orang-orang partai,” timpal Teguh.
Dia menegaskan agar Jokowi menyeleksi menteri yang benar-benar bisa bekerja. Kemampuan mumpuni menjadi syarat mutlak bagi menteri baik berasal dari parpol maupun non parpol. Korosi komprehensif perlu dilakukan sehingga pos kementerian bisa dievaluasi.
“Menteri yang baik itu menteri yang mengamankan kebijakan presiden. Kalau presidennya pro rakyat kecil, ya berarti kalau kebijakan kira-kira menyakiti hati rakyat, meningkatkan gaji pejabat, itu harus dihentikan,” tutupnya mengakhiri wawancara. (Yusuf IH)
