Jakarta – Presiden Jokowi ingin mengurangi impor alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari negara luar, supaya industri pertahanan dalam negeri bisa lebih mandiri. Menurut presiden kemandirian industri petahanan itu harus berbarengan dengan perbaikan manajemen BUMN baik yang berkaitan dengan daya saing, produktivitas, maupun kapasitas produksi.
“Harus mulai kita perbaiki total, sehingga kita mampu bermitra dengan industri pertahanan skala global seperti di Korsel, Eropa Barat dan Amerika,” ujar presiden dalam Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan di kantor Presiden Jakarta, Selasa (30/12/2014).
Presiden mengatakan kemandirian industri pertahanan bisa dicapai dengan beberapa pendekatan yang bisa dilakukan secara simultan. Seperti transfer teknologi saat membeli persenjataan, harus memperhatikan siklus produksi senjata serta harus memperhatikan integritas sistem.
“Yang artinya bahwa pengadaan alutsista untuk satu matra bisa terhubung dengan alutsista ke matra lain. Misalnya tank AD bisa disamakan operasi terpadu dengan pesawat tempur AU, atau kapal perang AL. Ini yang harus terjadi,” tegas presiden.
Agar industri pertahanan dalam negeri bisa lebih efisien, maka menurut Jokowi perusahaan BUMN harus menemukan teknologi ganda sipil-militer. Artinya bahwa industri bukan hanya untuk kebutuhan pertahanan tetapi bisa dipakai untuk kebutuhan non pertahanan.
“Misalnya komponen Anoa dari Pindad juga bisa dipakai untuk komponen truk komersial. Misal produksi kapal perang bisa dipakai untuk kapal niaga maupun kapal nelayan,” tutur Jokowi. (Has)
