Jakarta, Obsessionnews.com – Suhu politik memanas pada 1998. Aksi unjuk rasa besar-besaran dilakukan oleh mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Mereka menuntut Presiden Soeharto mundur.
Dalam unjuk rasa tersebut beberapa mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, tewas tertembak. Pasca tewasnya beberapa mahasiswa tersebut gelombang demonstrasi semakin membesar.
Akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Ia digantikan oleh Wakil Presiden BJ Habibie. Dengan berakhirnya kekuasaan Soeharto tamat pula era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun.
Indonesia memasuki babak baru. Era reformasi. BJ Habibie memberi nama kabinetnya Kabinet Reformasi Pembangunan. Di bawah kepemimpinan Habibie dilakukan reformasi di berbagai bidang. Di bidang politik, misalnya, Habibie membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik baru. Sebelumnya di era Orde Baru hanya terdapat tiga partai, yakni Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Di era Habibie bermunculan banyak partai. Salah satu di antaranya adalah Partai Kelahiran Bangsa (PKB), yang kelahirannya dibidani oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan tokoh-tokoh NU lainnya. PKB didirikan pada 23 Juli 1998.
Era reformasi membawa berkah bagi Jauharoh Haddad, yang pernah menjadi Ketua Pengurus Besar Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Putri tahun 1991. Ia bergabung dengan PKB.
“Saya bergabung dengan PKB, karena partai ini didirikan oleh PBNU atau kiai-kiai NU dan misi perjuangannya sama dengan misi perjuangan saya,” kata Jauharoh ketika dihubungi obsessionnews.com, Senin (17/6/2019).
Pada Pemilu 1999, yang merupakan pemilu pertama di era reformasi, Jauharoh terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung periode 1999-2004.
Kemudian ia mencalonkan lagi sebagai caleg DPRD Provinsi Lampung pada Pemilu 2004. Namun, gagal memperoleh kursi. Kegagalan kembali menerpanya pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014.
Kendati demikian Jauharoh tetap istikamah di PKB. Pada Pemilu 2019 ia kembali dipercaya menjadi caleg DPRD Provinsi Lampung. Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Provinsi Lampung ini menjadi caleg nomor urut satu untuk daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Lampung Tengah. Dapilnya terdiri dari 28 kecamatan, antara lain Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Way Pengubuan, dan Kecamatan Seputih Agung. Dapil Lampung Tengah memperebutkan 12 kursi.
Jauharoh bekerja keras dalam kompetisi itu. Perjuangannya tersebut berbuah manis. Ia memperoleh lebih dari 13 ribu suara, dan terpilih menjadi anggota DPRD. Ia akan dilantik sebagai wakil rakyat periode 2019-2024 pada 1 September 2019.
Ia bersyukur karena terpilih menjadi anggota DPRD Lampung. Ini berarti untuk kedua kalinya Jauharoh menduduki kursi DPRD setelah Pemilu 1999.
“Alhamdulillah, bahagia rasanya. Saya akan berjuang untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya akan memperjuangkan kehidupan masyarakat Lampung Tengah ke arah yang lebih baik dari hari ini,” tuturnya.
Di bidang infrastruktur dia akan gigih memperjuangkan agar jalan yang rusak diperbaiki oleh pemerintah. Di bidang keamanan ia akan mendorong pemerintah harus lebih tegas menindak para begal dan penjahat, agar masyarakat hidup aman dan nyaman. Di bidang ekonomi ia akan memperjuangkan peningkatan ekonomi masyarakat melalui usaha yang profesional.
Baca halaman berikutnya
