Jakarta, Obsessionnews – Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan untuk menolak kasasi yang diajukan oleh Partai Golkar hasil Munas Ancol, pimpinan Agung Laksono. Dengan putusan tersebut, secara otomatis menandakan Partai Golkar hasil Munas Bali di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie sah.
Namun di tengah situasi itu,Golkar juga tengah menyiapkan musyawarah nasional (Munas) dalam rangka membangun rekonsiliasi antara dua kubu. Sejumlah pihak mengatakan, ada kemungkinan Munas dibatalkan, lantaran Aburizal sudah punya dasar hukum yang kuat dengan adanya putusan MA.
Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan, kemungkinan itu bisa saja terjadi. Namun, rekonsiliasi antar dua kubu kata dia, tetap harus dilakukan dengan cara lain. Misalnya, Aburizal bersedia merekrut kubu Agung Laksono dengan posisi strategis.
“Boleh saja kalau tidak ada Munas, saya juga mendukung, tetapi, tetap harus ada rekonsiliasi. Bisa saja munas bali tetap, tapi ada perekrutan, jadi misalnya Ketua Umum Aburizal, Wakil Ketua Umumnya Agung Laksono,” kata Ridwan usai menyerahkan penghargaan Obsession Awards 2016 kepada Menteri Pariwisata Arief Yahya dan tokoh-tokoh berprestasi lainnya di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (2/3/2016)
Jadi kata Ridwan, kubu Agung Laksono tetap diakomodir masuk dalam kepengurusan hasil Munas Bali. Hanya saja, untuk Wakil Ketua Umum menurut dia cukup satu, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana Wakil Ketua Umum, biasanya ada empat orang.
“Jadi simbol kepemimpinan Golkar ada dua Aburizal dan Agung,” tuturnya.
Meski demikian, anggota Komisi X DPR ini meyakini Aburizal dan Agung sudah punya komitmen bersama untuk menyelesaikan rekonsiliasi ini melalui jalur munas. Sehingga, adanya putusan MA menurutnya, tidak lantas membuat pikiran Aburizal berubah sedemikian rupa.
”Ya kalau ditanyakan kepada saya, ya saya masih menginginkan kedua orang ini bersatu, di dalam satu kepengurusan, sehingga mempersiapkan kader baru, dengan adanya kepemimpinan ini,” jelas Ridwan.
Yang pasti, mantan Ketua DPD Golkar Jawa Timur ini mengatakan, ada atau tidaknya Munas. Ia mengusulkan Golkar harus mengadakan Rapimnas. Sebab, Rapimnas ini dianggap jalur awal bagi Golkar untuk rekonsiliasi, melalui penyatuan visi misi antar semua kader.
Adapun mengenai siapa pihak yang berhak menyelenggarakan Rapimnas, Ridwan mengatakan, Rapimnas boleh dilakukan oleh Partai Golkar kepengurusan Riau, atau Kepengurusan Bali. Keduanya dianggap sudah punya legal, lantaran Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga sudah memperpanjang SK Riau.
”Yang penting itu semangat dan hasilnya sama yakni rekonsiliasi. Silahkan basis hukumnya mau apa saja,” tutupnya. (Albar)
