Perdana Menteri Inggris, Theresa May, menciptakan posisi menteri yang baru yang secara khusus bertugas menangani pencegahan bunuh diri.
Untuk mengisi posisi baru tersebut, May menunjuk Jackie Doyle-Price yang sebelumnya menjabat sebagai menteri kesehatan.
May mengatakan peran anyar itu akan membantu pemerintah Inggris dalam menghapus stigma seputar bunuh diri. Berdasarkan data terkini, setiap tahunnya 4.500 orang di Inggris merenggut nyawa mereka sendiri.
Penunjukan Jackie Doyle-Price mengemuka selagi para menteri dan pejabat dari sedikitnya 50 negara berkumpul di London untuk menghadiri pertemuan global tentang kesehatan jiwa.
Pertemuan tersebut bertepatan dengan Hari Kesehatan Jiwa Dunia pada Rabu (10/10). “Kita bisa mengakhiri stigma yang membuat terlalu banyak orang menderita dalam kesunyian, serta mencegah tragedi bunuh diri mengambil terlalu banyak nyawa,” kata May seperti dilansir BBC, hari ini.
Selain menunjuk menteri pencegahan bunuh diri, May berikrar menggelontorkan 1,8 juta poundsterling atau sekitar Rp36 miliar untuk lembaga Samaritans agar mereka bisa membantu menyediakan jasa konseling gratis selama empat tahun mendatang.
Profesor Louis Appleby dari Universitas Manchester, yang merupakan salah seorang pakar dalam aksi bunuh diri, mengatakan penunjukan menteri pencegahan bunuh diri merupakan langkah ‘penting’.
Menurutnya, bunuh diri bukan hanya berkaitan dengan masalah kesehatan, tapi juga menjadi urusan berbagai badan pemerintah.
Disebutkan Appleby, adanya seorang menteri yang khusus menangani pencegahan bunuh diri akan ‘membuka banyak pintu’ dan membuat perbincangan soal pencegahan hingga penanganan bunuh diri menjadi lebih mudah.
Meski demikian, ada pula pihak yang mengkritik pemerintah soal kesehatan jiwa.
Marjorie Wallace, direktur lembaga amal untuk kesehatan jiwa Sane, menilai bahwa merupakan sesuatu yang mengejutkan Inggris menjadi tuan rumah pertemuan global soal kesehatan jiwa ketika setiap hari ada orang tak ditangani karena kurangnya perawat dan dokter.
“Kegagalan layanan psikiatrik punya dampak sosial dan ekonomi yang besar,” kata Wallace.
“Dua tahun lalu, Theresa May mengumumkan rencana komprehensif dalam menangani ‘ketidakadilan tersembunyi’ tentang penyakit kejiwaan di negara kita, tapi selama beberapa pekan terakhir ada berbagai laporan megenai orang yang ditahan di sel polisi hingga enam hari karena ranjang di layanan kesehatan tidak cukup. Lalu anak-anak yang dirujuk ke spesialis ditolak, dan sejumlah orang mengalami kerusakan karena harus menunggu lama untuk mendapat perawat.’
“Perdana Menteri harus meninjau sistem layanan kesehatan jiwa kita sebelum berbicara soal negara lain.” (bbc.com)
