Minggu, 14 Agustus 22

Ini Lima Berkas Perkara yang Disetujui JAM Pidum untuk Dihentikan Penuntutannya

Ini Lima Berkas Perkara yang Disetujui JAM Pidum untuk Dihentikan Penuntutannya
* Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum), Fadil Zumhana. (Foto: Kejagung)

Jakarta, obsessionnews.comJaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum), Fadil Zumhana melakukan ekspose dan menyetujui lima permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif.

Ekspose yang dilakukan secara virtual ini dihadiri oleh JAM-Pidum Fadil Zumhana, Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Agnes Triani, Koordinator JAM Pidum, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Selatan, Kajati Jawa Timur, Kejati Kalimantan Tengah, Kejati Papua Barat, dan Kajati Bengkulu serta Para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang mengajukan permohonan restorative justice serta Kasubdit dan Kasi Wilayah di Direktorat Oharda.

Fadil mengatakan, adapun lima berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif adalah yang pertama, tersangka Edi Haryanto dari Kejari Prabumulih yang disangkakan melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Baca juga: Kejagung Bakal Libatkan SDM untuk Membangun dan Wujudkan IKN

“Kedua, tersangka Susanto alias Santok dari Kejari Kota Mojokerto yang disangkakan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan,” ujar Fadil dalam keterangan tertulis Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Kamis (17/3/2022).

Selanjutnya ketiga, tersangka Septi Ariadi alias Ari dan tersangka Herman dari Kejari Lamandau yang disangkakan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiayaan.

“Keempat, tersangka Fransiskus Paskalis Rahanau dari Kejari Kaimana yang disangkakan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan,” lanjut Fadil.

Yang terakhir kelima, tersangka Nana Ambang Sari alias Nana dari Kejari Lebong yang disangkakan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Baca juga: Kejagung Selesaikan Pemeriksaan 3 Saksi Korupsi Pengelolaan Keuangan PT Garuda Indonesia

Adapun alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan di antara, para tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana/belum pernah dihukum; ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari lima tahun; telah dilaksanakan proses perdamaian di mana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf; tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya; proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi; tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar; pertimbangan sosiologis; dan masyarakat merespon positif.

Untuk itu, Fadil memerintahkan kepada para Kajari untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan keadilan Restoratif, berdasarkan eraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai perwujudan kepastian hukum.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait apabila ada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan Restorative Justice, JAM Pidum membuka hotline layanan Restorative Justice melalui nomor 0813-9000-2207. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.