Jakarta, Obsessionnews – Pemerintah akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid 10 di Kantor Presiden, Kamis (11/2/2016) pukul 14.00 WIB. Pengumuman akan dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Meskipun hanya menyangkut Daftar Negatif Investasi (DNI) kebijakan terkait perubahan DNI itu menyangkut sekitar 17 kementerian atau lembaga sehingga cakupannya cukup luas.
Jumlah porsi tersebut dikatakannya lebih besar jika dibandingkan di DNI sebelumnya. Penetapan DNI berpegang pada 7 (tujuh) prinsip dasar. Diharapkan dengan begitu akan meningkatkan daya tarik investor asing ke Indonesia.
Pertama, memberikan perlindungan sepenuhnya kepada pelaku usaha kecil dan menengah.
Kedua, memotong mata rantai oligarki dan kartel yang selama ini terjadi di beberapa sektor.
Ketiga, membuat hal-hal yang dibutuhkan oleh rakyat menjadi lebih murah.
Keempat, mengantisipasi persaingan global.
Kelima, dengan DNI yang dilakukan perbaikan, lapangan kerja itu diharapkan akan bisa dibuka menjadi lebih baik.
Keenam, membuat perusahaan nasional akan semakin mempunyai daya saing yang kuat.
Ketujuh, bukan dalam rangka liberalisasi tetapi dalam rangka modernisasi. (Has)
