Rabu, 28 September 22

Infrastruktur Listrik Desa Tertinggal Dibangun Lewat Dana Desa

Infrastruktur Listrik Desa Tertinggal Dibangun Lewat Dana Desa
* Wahnarno Hadi

Jakarta, Obsessionnews – Dalam mensukseskan Nawacita Jokowi, Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan, Wahnarno Hadi, berharap Alokasi Dana Desa yang akan dikucurkan bisa menjadi bagian solusi strategis peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan yang salah satunya infrastruktur kelistrikan.

Menurutnya, tidak bisa dipungkiri mengenai anggaran penyaluran desa mengalami berbagai kendala baik terkait regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan dan sumber daya manusia. Timpang tindihnya baik birokrasi, formulasi pembagian dana yang belum transparan dan pembagian penghasilan perangkat desa yang belum merata juga menjadi kendala tersendiri.

“Saya pikir dibidang listrik perlu diadakan sosulisasi dan teknis penyediaan teknologi energi mandiri sehingga aplikasi dilapangan bisa tepat dengan mengintegrasikan sistem kelistrikan pedesaan dengan pengembangan infrastrukutur agar bisa efisien,” ungkapnya dalam acara diskusi Energi Kita, Jakarta, Minggu (14/6/2015).

Sekitar 74.093 desa dari 39.086 diantaranya desa tertinggal dan 17.268 desa sangat tertinggal. Hingga 2014 lebih 12 ribu desa kelurahan belum teraliri listrik. Selain dana desa, menurut Wahnarno, untuk solusi Energi Baru Terbarukan (EBT) pembangkit listrik di desa dengan merekomendasikan agar memanfaatkan tenaga mikro hido, tenaga surya, dan tenaga Bayu (angin).

Selain itu, pemerintah juga melalui Kementerian Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalokasikan Rp3,17 triliun untuk listrik pedesaan guna mengaliri listrik ke 121.399 sambungan tangga di tahun 2015.

Wahnarno Hadi 2

Dengan dianggarakannya melalui Anggaran Pendapatan Negara Perubahan (APBN-P) 2015 dan dengan sasaran 33 provinsi sasaran program listrik pedesaan paling banyak terdapat di provinsi Gorontalo 10 ribu sambungan, disusul Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Selatan masing-masing 7.500 sambungan.

Daerah-daerah tersebut dalam pencapaiannya ditunjang dengan anggaran Rp20,76 triliun dengan setiap desa menerima sebesar Rp 750 juta. Sedangkan prioritas pembanguban dan pengelolaan energi mandiri lainnya terpusat 15 belas provinsi dengan pengalokasi dana terbanyak Jawa Tengah (Rp 2,23 triliun), Jawa Timur (Rp 2,21 triliun), Aceh (Rp 1,71 triliun), Jawa Barat (1,59 triliun), dan Sumatera Utara (Rp 1,46 triliun).

Sedangkan lima provinsi dana terkecil, Kepulauan Riau (Rp 79,19 triliun), Bangka Belitung (Rp 91,93 miliar), DI Yoyakarta ( Rp 128,07 miliar), Kalimantan Utara (Rp 129,87 miliar) dan Sulawesi Barat (Rp 262,02 miliar).

“Untuk mensukseskan ini semua kami melibatkan PNPM, pendamping desa, melibatkan juga masyarakat melalui pelibatan perencanaan kawasan dan peranannya. Saya pikir akan mengawal betul,” terangnya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.