Obsessionnews.com – Pemilu memang muamalah dunyawiyah akan tetapi bagi muslim tetap menjadi bagian dari ibadah. Ibadah ghoiro maghdhoh. Bukan ibadah berketentuan ketat syari’at seperti shalat, zakat, shaum atau haji. Memilih anggota legislatif maupun pemimpin eksekutif tidak boleh sembarangan. Pertanggungan jawab bukan semata kepada sesama manusia tetapi juga kepada Allah SWT.
“Muslim harus selalu ber-amar ma’ruf nahi munkar. Terus mengajak pada yang baik dan menolak keburukan. Membela kebenaran dan melawan kezaliman. Tidak boleh putus asa atas hasil, semua merupakan ujian apakah berhenti atau berlanjut. Allah berjanji akan memberi kemenangan dunia dan akhirat kepada pejuang-pejuang-Nya,” kata Pemerhati Politik dan Kebangsaan, M Rizal Fadillah, Kamis (15/2/2024).
Baca juga: Ketum PNKT Bangga Gibran Unggul di Pilpres 2024
Ia menyoroti arogansi kekuasaan berwatak semaunya. Perangkat kekuasaan menjadi alat pengendali untuk mengatur, mengarahkan dan menindas rakyat. Mencekik dan kadang menipu.
Dalam kaitan Pilpres 2024, ungkapnya, sangat terbaca peta ma’ruf dan munkar, jujur dan bohong, adil dan zalim. Penguasa berlaku sewenang-wenang, membuang etik dan moral, serta menghalalkan segala cara demi pencapaian tujuan. Machiavellisme dilakukan sejak rekayasa anak, penyimpangan bantuan dan mobilisasi perangkat pemerintahan.
Rizal menduga bahwa upaya terstrukrur sistematik dan masif dilakukan oleh penguasa bersama Paslon Prabowo-Gibran. “Beragam modus dilakukan untuk mendapatkan suara agar sesuai disain. Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan pada hari pertama saja sudah ditemukan 121 kecurangan. Ada intimidasi, surat suara tercoblos ataupun angka yang diotak-atik,” bebernya.
Menurutnya, curang menjadi keniscayaan. “Rakyat kembali dibohongi. Quick count (hitung cepat) adalah sarana penipuan untuk kelak diatur angka penyesuaian saat real count (hitung nyata). Ada jutaan cadangan DPT misterius untuk bahan mainan. Perjuangan awal perlawanan adalah mendesak KPU agar menghentikan modus quick count. Jangan biarkan count dracula merajalela ke mana-mana mempengaruhi dan menakut-nakuti,” ungkap dia pula.
Rizal menilai perlawanan masih terus berjalan baik di jalur hitung-hitungan angka maupun praktik kenegaraan yang lebih fundamental, yakni pemakzulan Jokowi dan perubahan sistem pengelolaan negara. Kecurangan harus dilawan dengan sungguh-sungguh. Pemimpin hasil curang harus ditolak.
“Allah Yang Maha Kuasa tentu tidak tidur. Akan ada masa pembuktian kehancuran mereka yang berlaku curang dan zalim. Tidak pernah ada dalam catatan sejarah bahwa kecurangan itu abadi. Ada batas waktu atas perilaku. Jokowi boleh jumawa, begitu juga Prabowo Gibran. Akan tetapi hati nurani tidak bisa dibohongi. Dengan cara apa kekuasaan itu didapat, selayaknya atau buatan?” tuturnya.
“Esok adalah hari kemenangan, kekalahan hanya ujian. Bersifat sementara saja. Allah bersama mereka yang berjuang dengan sabar dan gigih. Tangan Allah menaungi kebersamaan ‘yadullah ma’al jama’ah’.
Bangkit dan rapatkan barisan perjuangan. Quick count drakula harus dihentikan dan dilumpuhkan,” harapnya.
Setop Tayangan Quick Count Pemilu 2024
Pemerhati Masalah Sosial Tardjono Abu Muas mengemukakan, gelaran pencoblosan pemilu 14 Februari 2024 telah berlangsung. Apresiasi kepada seluruh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 823.220 titik yang tersebar pada: 820.161 TPS Dalam Negeri dan 3.059 TPS Luar Negeri.
Jumlah petugas KPPS sebanyak 7 x 823.220 = 5.762.540 petugas yang tugasnya nyaris 24 jam nonstop, dari mulai persiapan hingga perhitungan dan pemberkasan sebelum dikirim ke tingkat desa yang rata-rata baru selesai Kamis (15/2/2024) ba’da subuh WIB.
“Pertanyaannya, dari mana muncul angka-angka Quick Count (QC) yang dalam hitungan waktu kurang dari 8 jam sejak pencoblosan sudah ditayangkan, padahal proses perhitungan di TPS belum selesai?” ujarnya mempertanyakan.
Ia menegaskan, sangatlah tidak menghargai dan menghormati kerja maraton dari para petugas KPPS, jika terus ditayangkan di TV presentase hasil QC yang “seolah-olah” sudah direkayasa angka-angkanya.
“Untuk menghindari kegaduhan pascaproses pencoblosan, setop saja tayangan-tayangan QC di TV, dan tidak etis jika sudah ada pihak yang mengklaim sebagai pemenang. Kita harus bersabar menunggu keputusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai hasil real count,” tuturnya. (Red)
