Jakarta, Obsessionnews – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengaku tidak ada masalah dengan keputusan formatur mengangkat pengurus Golkar yang pernah menjadi narapidana (napi).
Menurut Idrus, mereka yang pernah tersandung masalah hukum kasusnya sudah berakhir, sehingga tidak larangan untuk dimasukkan dalam kepengurusan.
“Nggak ada masalah, itu kan sudah selesai kasus hukumnya,” kata Idrus saat dihubungi, Jumat (27/5/2016).
Padahal dalam AD/ART partai, syarat untuk menjadi pengurus Golkar harus PDLTD (prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela). Namun Idrus kekeuh formatur tidak menabrak aturan atau UU.
“AD/ART itu turunan UU, dan di UU itu membolehkan,” tuturnya.
Diketahui, mantan napi yang menjadi pengurus Golkar adalah Nurdin Halid sebagai Ketua Harian Partai Golkar. Ia pernah divonis dua tahun penjara dalam kasus korupsi minyak goreng.
Ketua Bidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Politik yang diisi oleh Yahya Zaini. Yahya diketahui pernah terlibat video mesum dengan pedangdut Maria Eva pada saat jadi anggota DPR.
Ada juga Fahd El Fouz Arafiq sebagai Ketua DPP Golkar bidang Pemuda dan Olah Raga. Fahd pernah mendekam di balik jeruji besi karena kasus korupsi Alquran.
Kemudian Sigit Haryo Wibisono yang pernah divonis bersalah dan dihukum 15 tahun penjara dalam kasus pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnain, Dirut PT Putra Rajawali. Dia bebas 6 September 2015. (Albar, @aal_albar)
