Senin, 27 Maret 23

Fauzi Minta Rencana Jalan Berbayar di Jakarta Dikaji secara Matang

Fauzi Minta Rencana Jalan Berbayar di Jakarta Dikaji secara Matang
* Politikus Partai Golkar dan anggota Komisi V DPR RI. (Foto: dok. Golkar)

Obsessionnews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar. Rencana ini mendapat sorotan tajam politikus Partai Golkar dan anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi. Ia meminta seluruh pihak terkait mengkaji secara matang aturan tersebut.

 

“Kebijakan ini apa sudah dipikir baik-baik. Kalau sistem ganjil genap yang berlaku sekarang, denda dikenakan saat masyarakat  melanggar aturan. Tapi kalau ERP, melanggar atau tidak mereka harus berbayar,” kata Fauzi dikutip dari laman Golkar, Sabtu (14/1/2024).

 

Baca juga:

Rencana Jalan Berbayar di Jakarta Mungkinkah Dapat Direalisasikan?

FOTO Rencana Penerapan Jalan Berbayar di Jakarta

 

 

Menurut Fauzi, memang tujuan sistem ERP untuk mengurangi kemacetan di saat jam sibuk.

 

Pertama, setiap pemilik mobil harus memiliki garasi. Jadi pihak-pihak yang berkaitan dengan penjualan kendaraan harus mensyaratkan dan menyurvei rumah calon pembeli apakah mereka memiliki garasi atau tidak.

 

“Kebijakan ini kemungkinan akan mengurangi sekitar 20 persen kemacetan. Bayangkan sekarang ini di jalan-jalan kecil banyak mobil parkir di pinggir jalan. Dan motor di gang. Ini sudah pasti akan mengganggu warga terutama dalam aktivitas  sehari-hari, dan hal-hal bersifat kedaruratan, seperti orang sakit, meninggal, kebakaran dan lainnya,” tuturnya.

 

Strategi kedua, kata Fauzi, batasi kepemilikan kendaraan. Kepemilikan yang dimaksud apabila ada keluarga yang mampu untuk memiliki lebih dari satu, maka harus dibatasi sesuai jumlah keluarga yang ada.

 

Satu anggota cukup satu mobil.  Dan hal itu harus diikuti dengan dikenakan pajak progresif berganda.

 

Strategi ketiga, lanjutnya, batasi umur kendaraan yang dapat berlalu lintas di Ibukota. Ini juga sebagai solusi,  jika pengusaha mobil dan motor khawatir produksinya tidak terjual, karena pembatasan kepemilikan.

 

“Misalnya batas umur  kendaraan di Jakarta maksimal 20 tahun. Setelah itu harus keluar dari Ibukota. Dan ini akan berdampak pada peluang usaha perbengkelan di daerah-daerah,” tukasnya.

 

Usulan keempat, menurut Fauzi, bisa ambil contoh di Singapura. Di sana ada pajak khusus bertarif murah  yang diberikan kepada pemilik kendaraan. Dengan catatan, kendaraan tersebut hanya bisa digunakan di luar jam kerja dan hari libur.

 

Jadi jika kendaraan itu digunakan di hari kerja, maka pemilik akan dikenakan denda sangat tinggi.

 

“Nah cara ini lebih banyak dimanfaatkan oleh pegawai negeri sipil atau karyawan swasta dan pihak-pihak lainnya,” ujarnya.

 

Usulan kelima, hal ini juga harus diikuti dengan penyempurnaan alat dan kelengkapan transportasi sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman saat menggunakannya.

 

Fauzi menambahkan, sebaiknya perusahaan pembiayaan dan otomotif jangan terlalu murah menetapkan uang muka (DP) untuk pembelian kendaraan dengan cara angsuran.

 

“Karena ini mendorong masyarakat kita menjadi konsumtif, dan mengejar prestise,” pungkasnya.

 

Kebijakan ERP saat ini masih fokus pada pembahasan regulasi.

 

Pemprov DKI tengah mematangkan berbagai aturan dan sudah masuk dalam program peraturan daerah tahun 2022 dan 2023.

 

“Kebijakan ERP ini sedang dibahas bersama DPRD dan jika selesai maka akan langsung diterapkan,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Rabu (11//1/2023). (red/arh)

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.