Obsessionnews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta tengah membahas rancangan peraturan daerah tentang pemberlakuan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). Akankah rencana itu dapat direalisasikan?
Baca juga: FOTO Rencana Penerapan Jalan Berbayar di Jakarta
Menurut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), pemerintah agar mengkaji kembali rencana pemberlakuan jalan berbayar atau ERP di sejumlah ruas jalan DKI Jakarta, dengan tetap mempertimbangkan dari segala aspek/sisi baik positif maupun negatifnya. Pasalnya, pemberlakuan jalan berbayar ini akan berdampak pada perekonomian masyarakat, yakni menambah beban ekonomi masyarakat yang masih belum sepenuhnya pulih khususnya bagi kalangan menengah ke bawah.
“Pemprov DKI untuk dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang urgensi pemberlakuan ERP tersebut,” tegas Bamsoet.
Artinya perlu sosialisasi yang masif kepada masyarakat Jakarta maupun luar Jakarta sangat diperlukan agar tidak mendapatkan resistensi dari masyarakat luas. Mengingat salah satu kunci keberhasilan dari suatu kebijakan adalah pengetahuan serta pemahaman yang baik dari masyarakat.
“Dan terpenting Pemprov DKI agar juga memikirkan impact dari pemberlakuan ERP ini terhadap daerah lainnya. Sebab adanya kemungkinan daerah lain diluar Jakarta mencontoh pemberlakuan ini, sehingga dampaknya akan lebih meluas khususnya bagi masyarakat, ” tegasnya. (rud)
