Selasa, 18 Juni 19

Fakta-fakta Tentang Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

Fakta-fakta Tentang Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara
* Ibu Kota Indonesia, Jakarta. (Foto: Edwin B/Obsessionnews.com)

Jakarta, Obsessionnews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke luar pulau Jawa. Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

 

Baca juga:

Pemindahan Ibu Kota Negara

Ratusan Brimob Dikerahkan ke Ibu Kota, Ada Apa?

Majelis Umum PBB Tolak Baitul Maqdis sebagai Ibu Kota Israel

 

Presiden Jokowi mengatakan bahwa rencana pemindahan Ibu Kota harus membicarakan kepentingan yang lebih besar dan jangka panjang. Sehingga, keputusan pemindahan tersebut harus terencana dan dilakukan secara matang.

“Sebagai negara besar menyongsong kompetisi global, ketika kita sepakat menuju negara maju untuk pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai Ibu Kota negara mampu memikul dua beban sekaligus yaitu sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik sekaligus pusat bisnis,” kata Jokowi.

Kepala Negara menekankan bahwa gagasan pemindahan Ibu Kota sudah lama sekali muncul sejak era Presiden Soekarno. Namun, wacana pemindahan ini timbul dan tenggelam karena tidak pernah diputuskan.

“Beberapa negara sudah mengantisipasi perkembangan negaranya di masa yang akan datang dengan memindahkan pusat pemerintahannya yang kita contohkan banyak sekali Korea Selatan, Brazil, Kazakhstan dan lain-lain,” imbuhnya.

Jokowi ingin rencana pemindahan Ibu Kota tidak berdasarkan persoalan jangka pendek, tapi untuk kepentingan yang lebih besar bagi bangsa dan negara.

“Kita harus bicara kepentingan lebih besar bagi bangsa dan negara, visioner dalam jangka panjang,” ucapnya.

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin Rapat Terbatas tentang pemindahan ibu kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4) siang. (Foto: Jay/Humas Setkab)

Tiga Alternatif Jokowi

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro juga mengatakan, awalnya dalam rapat itu ada tiga alternatif yang ditawarkan ke Jokowi.

Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga. Sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.

Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, tetapi masih dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta. Alternatif ketiga adalah memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan tmur Indonesia

“Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini,” kata Bambang.

Menurut Bambang, keputusan Jokowi itu diambil dengan mempertimbangkan agar Indonesia tidak Jawa sentris. Diharapkan nantinya pertumbuhan ekonomi bisa merata di setiap wilayah.

Kendati demikian, pemerintah belum memutuskan daerah mana yang akan dipilih menjadi Ibu Kota baru. Bambang mengatakan, untuk memutuskan lokasi ini masih dibutuhkan pembahasan yang panjang.

“Dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara design, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri,” kata dia.

Beban Jakarta Sebagai Ibu Kota

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjajaran Yogi Suprayogi Sugandi mengatakan memang ada urgensi sehingga ibu kota perlu dipindahkan. Pertama, beban Jakarta sebagai Ibu Kota negara sudah terlalu besar.

Mulai dari pemerintahan, ekonomi, bisnis, hingga pariwisata, kata Yogi, saat ini terpusat di Jakarta. Menurutnya beban itu sangat berat untuk Jakarta yang hanya memiliki luas daratan 661,52 kilometer persegi (km2).

“Jakarta sudah tidak bisa menampung lagi untuk ibu kota pemerintahan, sangat berat. Jakarta lebih baik jadi kota khusus untuk perekonomian,” kata Yogi.

Namun Yogi mengingatkan pemindahan ibu kota tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kebijakan ini perlu persiapan sangat matang. Kesiapan infrastruktur fisik seperti gedung-gedung pemerintahan, jalan, hingga sumber daya manusia, perlu dipersiapkan. Wacana ini, kata dia, tidak bisa terlaksana hanya dalam satu hingga dua tahun ke depan.

“Pembangunan infrastruktur untuk ibu kota baru juga harus dilengkapi infrastruktur masyarakat, apakah siap menghadapi wilayah baru,” ujarnya.

Yogi menambahkan pemindahan ibu kota ini dapat menimbulkan kegaduhan dipicu oleh penolakan dari pihak-pihak yang tak setuju. Dikatakan Yogi salah satu kelompok yang berpotensi menolak adalah para pegawai pemerintah pusat. Penolakan bisa terjadi karena para pegawai tersebut sudah menetap dan membina kehidupan di Jakarta.

Belum lagi, kata Yogi, suara-suara miring yang muncul dari parlemen. Para politikus bisa jadi akan menolak rencana pemindahan ibu kota. Yogi berkata perlu dukungan politik yang kuat dari parlemen untuk melaksanakan agenda besar ini. Hal itu diperlukan untuk meredam potensi kegaduhan yang terjadi saat eksekusi pemindahan ibu kota ini.

“Kalau sudah jadi rapat ini, harus dikonsultasikan ke anggota dewan (DPR RI) jadi back up politik kuat, dan harus dihitung dengan matang,” ujar dia.

Selain berpotensi memicu kegaduhan, pemerintah juga perlu memikirkan masalah perubahan peraturan perundang-undangan saat pemindahan ibu kota. Perubahan tak bisa dihindari karena banyak pasal-pasal yang mencantumkan nama Jakarta sebagai ibu kota.

“Lembaga yudikatif perlu mengubah peraturan perundang-undangan, beberapa peraturan itu banyak memposisikan ibu kota itu di Jakarta,” kata dia.

Wacana pemindahan pusat pemerintahan sendiri bukan isu baru. Hal ini sudah mengemuka bahkan sejak era Presiden Soekarno. Soekarno pernah mewacanakan pemindahan ibu kota negara ke kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Presiden Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah mewacanakan rencana tersebut.

Tahun lalu Pemerintah telah mulai melakukan persiapan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Pemerintah mempersiapkan tiga alternatif lokasi ibu kota yang baru yakni Palangkaraya dan sekitarnya Provinsi Kalteng, Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, serta Panajam dan sekitarnya Provinsi Kalimantan Timur. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.