Senin, 3 Oktober 22

Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2022, Ace Hasan: Pelayanan Armuzna Masih Belum Sesuai dengan yang Dijanjikan

Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2022, Ace Hasan: Pelayanan Armuzna Masih Belum Sesuai dengan yang Dijanjikan
* Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji 2022 dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily. (Foto: Humas Kemenag)

Obsessionnews.com – Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji 2022 dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 secara umum telah berjalan dengan lancar. Indonesia telah mengirimkan jemaah haji dalam jumlah yang cukup besar dan merupakan negara muslim terbesar dunia yang mengirimkan jemaahnya.

 

Baca juga:

Jemaah Haji Diperbolehkan Bawa Air Zamzam Lima Liter

Menag Yaqut Minta Siapkan Penyelenggaraan Haji 1444 H Sejak Awal

Cegah Penyebaran Covid-19, Keluarga Diimbau Tak Jemput Jemaah di Bandara dan Asrama Haji

 

 

Dalam evaluasi sementara melalui keterangan tertulis yang dibagikan kepada wartawan, Rabu (13/7/2022), Ace mengatakan, scara umum aspek layanan penginapan dan konsumsi jemaah selama di Makkkah, Arafah, Mina, Mudzdalifah (Armuzna) dan Madinah disediakan dengan baik, transportasi, berjalan sesuai tahapannya.

“Dalam penyelenggaraan haji yang digelar setelah dua tahun pandemi Covid-19, kami mencatat masih ada kekurangan yang dirasakan para jamaah,” tutur Ace.

Pertama, pelayanan Armuzna masih belum sesuai dengan yang dijanjikan. Biaya Armuzna yang pada tahun-tahun sebelumnya sebesar pada kisaran 1500 SAR, tahun ini mengalami kenaikan menjadi 5.531 SAR tak sebanding dengan pelayanan yang dirasakan para jemaah.

“Pelayanan jemaah sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya. Tambahan terakhir untuk biaya Armuzna yang kami setujui sebesar Rp 1,5 triliun,” ujar Ace.

Layanan yang dimaksud adalah layanan tenda dan kapasitasnya, jumlah toilet perempuan yang lebih sedikit dibanding dengan toilet laki-laki, padahal jumlah jemaah perempuan lebih banyak. Selain itu soal mesin pendingin.

Kedua, jarak tenda di Mina dengan jamarah masih jauh hingga 7 Km, sehingga menguras stamina jemaah. Seharusnya dengan kapasitas terbatas, penempatan jemaah bisa diberikan pada jarak yang lebih dekat, tidak seperti kondisi haji sebelumnya. Banyak jemaah yang kena dehidrasi dan kelelahan.

Ketiga, dari segi kesehatan, beberapa tempat layanan kesehatan ditemukan masih adanya rekam medis jemaah yang tidak ter-update. Sehingga treatment tenaga kesehatan dalam melayani jemaah masih menggunakan rekam medis tahun 2020. Ini Tentu berpengaruh terhadap layanan kesehatan jemaah.

“Secara umum pelayanan kesehatan sudah baik, walaupun pengadaan obat harus diperbanyak sesuai dengan penyakit yang pada umumnya dirasakan jemaah, seperti batuk, pilek dan sesak napas.

Keempat, perlu ditingkatkan pelayanan manasik haji para jemaah. Banyak jemaah yang tidak tergabung dalam Kelompok Bersama Ibadah Haji (KBIH) tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam menjalankan manasiknya. Hal ini perlu difasilitasi Kementerian Agama (Kemenag).

 

Hal-hal yang lain yang teknis seperti koper jamaah yang disediakan maskapai penerbangan yang cepat sobek dan rusak. Ini perlu perhatian pihak yang berwenang.

 

“Tentu kami juga mencatat masalah-masalah lain yang harus diselesaikan, antara lain soal sengkarut haji Furoda. Walaupun ini kewenangan Pemerintah Arab Saudi, namun karena menyangkut dengan jemaah haji Indonesia, harus dipastikan bahwa tidak ada calon jemaah haji kita yang dirugikan akibat adanya pungutan visa haji Furoda tanpa kepastian keberangkatan,” ujar Ace.

 

Selain itu, lanjutnya, soal perlu adanya standar pelayanan minimal yang diterapkan untuk penyelenggara haji khusus atau ONH plus.

“Hasil pengawasan kami, satu PIHK dengan yang lainnya berbeda-beda. Ada yang layanannya sangat baik, ada juga yang sama sekali jauh dari standar pelayanan,” tandasnya.

Ace berharap agar persiapan penyelenggaraan haji harus dilakukan lebih baik lagi dengan waktu yang lebih jauh panjang.

Ace menyarankan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenag harus segera melakukan pembahasan dengan pihak Arab Saudi untuk memastikan jumlah kuota, penjajakan kontrak akomodasi dan konsumsi lebih awal dan lain-lain. (arh)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.