Jakarta, Obsessionnews.com – Bertambah lagi hasil survei yang menunjukkan elektabilitas pasangan calon (paslon) Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengungguli Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua pada 19 April mendatang. Lembaga survei Indikator merilis hasil survei yang menyebutkan elektabilitas Anies-Sandi memperoleh 48,2 persen Ahok-Djarot 47,4 persen. Jumlah responden yang tidak tahu atau merahasiakan pilihannya sebesar 4,4 persen.
Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan survei dilakukan pada 12-14 April 2017 dengan menggunakan metode stratified systematic sampling. Awalnya survei ini menargetkan 1.000 orang. Namun yang berhasil diwawancara hanya sebanyak 495 responden. Tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen dengan margin of error +/- 4,5 persen.
“Kalau kemudian kita cek, ternyata masih ada sumber yang masih bisa didapatkan kedua calon. Semakin dekat Pilkada semakin stabil masing-masing pemilihnya. Dari sekitar 96 persen yang punya pilihan, 15 persennya, itu bisa pindah ke lain hati,” kata Burhanuddin di kantor Indikator, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/4/2017).
Sebelumnya lima lembaga lembaga survei telah merilis hasil surveinya. Adapun kelima lembaga survei tersebut adalah Saiful Mujani Research Center (SMRC), Media Survei Nasional (Median), Polmark, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, dan Indonesia Development Monitoring (IDM).
Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh SMRC, elektabilitas Anies-Sandi mencapai 47,9 persen, sementara Ahok-Djarot meraih 46,9 persen. Sebanyak 5,2 persen responden menjawab tidak tahu atau rahasia.
Survei dilakukan kepada seluruh WNI yang tinggal di DKI Jakarta dan berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan untuk periode 31 Maret hingga 5 April 2017. Responden mencapai 800 orang dan dipilih dengan metode stratified systematic random sampling.
Sementara itu hasil survei Median menyebutkan elektabilitas Anies-Sandi mencapai 49,8 persen, sementara Ahok-Djarot hanya 43,5 persen dan 6,7 persen responden belum menentukan pilihan.
Survei ini dilakukan pada tanggal 1-6 April 2017, terhadap 1.200 responden warga DKI Jakarta yang memiliki hak pilih, dengan margin of Error sebesar +/- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel dipilih secara random dengan teknik Multistage Random Sampling dan proporsional atas Kotamadya dan gender.
Elektabilitas Anies-Sandi juga unggul dalam hasil survei Polmark, yakni 49,1%, sedangkan Ahok-Djarot 41,1%, sementara yang belum menentukan pilihannya sebanyak 9,8%. Survei dilakukan terhadapv 1.200 responden pada 15-24 Maret 2017, dan margin of error 2,9%.
Hasil survei LSI Denny JA menunjukkan elektabilitas Anies-Sandi di angka 51,4% dan Ahok-Djarot 42,7%. Sedangkan yang belum memutuskan memilih 5,9%. Data diambil dari 440 responden pada 7-10 April 2017 dengan metode sampling, multistage random sampling. Responden diwawancarai tatap muka menggunakan kuesioner. Margin of error survei kurang lebih 4,8 persen.
Sementara itu hasil survei IDM menunjukkan sebanyqk 82,1% responden mantap memilih Anies-Sandi. Sedangkan Ahok-Djarot dipilih 58,17%. Survei dilakukan pada 4-11 April 2017 dengan mengambil sample/responden sebanyak 1.421 orang dari masyarakat Jakarta yang memiliki hak pilih pada pilkada DKI putaran kedua. Sample dipilih secara random di 5 kotamadya dan 1 kabupaten dengan mengunakan teknik multistage random sampling.mengunakan Margin of error +/- 2,6% dan tingkat kepercayaan 95%.
Ahok-Djarot Tak Berprestasi
Di tempat terpisah pengamat politik Network for South Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap mengatakan, publikasi kemenangan Anies-Sandi versi opini publik besar-besaran baik di media massa maupun media sosial ini tentu dapat membawa dampak terhadap kelompok relawan kedua paslon. Bagi relawan Anies-Sandi, publikasi itu mendorong dan memantapkan pikiran dan tindakan terus bekerja untuk pemenangan Anies-Sandi. Ada stimulan baru untuk bertahan bekerja sebagai relawan di tengah-tengah masyarakat.
“Sedangkan bagi relawan Ahok-Djarot hasil survei tersebut dapat menurunkan semangat untuk terus bekerja mencari dukungan pemilih. Menurunnya semangat bekerja ini dapat mengurangi daya saing untuk mencari suara pemilih Ahok-Djarot,” kata Muchtar ketika dihubungi Obsessionnews.com, Sabtu (15/4).
Publikasi hasil survei opini itu dapat dinilai sebagai iklan politik. Hasil survei homogen dan seragam yang memenangkan Anies-Sandi juga bisa berfungsi menurunkan atau mendowngrade elektabilitas Ahok-Djarot. Tentu saja pemikiran ini terbebas dari kebenaran dan ketepatan responden untuk kepentingan Pilkada DKI.
“Sebagai misal, jumlah responden sebagian besar bukan rakyat DKI, sehingga tidak relevan jika kita mau gunakan hasil survei itu memprediksi atau mengidentifikasi elektabilitas masing-masing paslon,” tandasnya.
Bagi Muchtar publikasi hasil survei tersebut hanya sebagai iklan politik yang menguntungkan pihak Anies-Sandi. Sebaliknya, bisa juga justru merugikan kelompok relawan Anies-Sandi. Yakni menurun semangat bekerja karena sudah merasa puas atas kemenangan Anies-Sandi versi hasil survei opini publik ini. Tidak lagi kritis atas kebenaran dan ketepatan kelompok responden dan juga metodologi yang tepat untuk survei prilaku pemilih dalam Pilkada DKI.
Di lain pihak, kata Muchtar, kelompok relawan Ahok-Djarot tersentak dan semakin tertantang untuk bekerja lebih keras lagi, walau dengan kecurangan, agar Ahok-Djarot memenangkan pertarungan dalam Pilkada ini.
“Kohesi dan sinergitas kelompok relawan kian menguat, termasuk meningkatnya peran serta kader parpol pendukung yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi,” tegas alumnus Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tahun 1986 ini.
Mengapa semua hasil survei memenangkan Anies-Sandi?
Menurut Muchtar, sesungguhnya prilaku pemilih secara sosiologis baik dari sisi aliran politik, kultural maupun strata sosial, tak ada alasan untuk memenangkan Ahok-Djarot. Asumsi ini berangkat dari pelaksanaan Pilkada benar jujur dan adil (jurdil) tanpa kecurangan dan pelanggaran regulasi Pilkada DKI.
“Hanya dengan kecurangan pihak lawan, Anies-Sandi bisa terkalahkan,” tandasnya.
Ia menambahkan, hasil putaran pertama telah terbukti suara pemilih Anies-Sandi melebihi suara pemilih/konstituen parpol-parpol pendukung dalam Pemilu lalu. Sebaliknya, suara pemilih Ahok-Djarot lebih sedikit ketimbang suara pemilih parpol-parpol pendukung dalam Pemilu lalu.
“Artinya, pengaruh parpol kurang besar terhadap perolehan suara. Dengan perkataan lain, pengaruh parpol terhadap perolehan suara pemilih tidak bisa dijadikan dasar utama untuk memprediksi kemenangan suatu paslon,” ujarnya.
Jika digunakan kajian sosiologis tentang perilaku pemilih dalam Pilkada DKI ini, kata Muchtar, sulit menjustifikasi atau merasionalisasikan atas kekalahan Anies-Sandi terhadap Ahok-Djarot. Memang ada pengecualian bagi minoritas rasional dan kosmopolit, lebih mempertimbangkan kompetensi paslon dan program kerja ditawarkan kepada publik.
“Saya akui, berdasarkan beberapa kali debat paslon dan media massa, program Anies-Sandi lebih populer ketimbang Ahok-Djarot. Terdapat beberapa program terobosan dan baru diajukan Anies-Agus. Sementara Ahok-Djarot terkesan punya beban berat untuk jualan program. Salah satu sebabnya, selama mereka memimpin Pemprov DKI tidak ada urusan atau bidang pemerintahan yang berprestasi atau berhasil sesuai perencanaan resmi teregulasi. Tidak ada data, fakta dan angka prestasi atau keberhasilan Ahok-Djarot mengurus pemerintahan di DKI selama ini. Bahkan, di publik beredar data, fakta dan angka atas kegagalan mereka,” katanya.
Menurut Muchtar, hal ini menguntungkan Anies-Sandi. Mereka belum terbukti punya kegagalan karena mereka belum pernah memimpin Pemprov DKI.
Dipandang Sebelah Mata
Seperti diketahui kolaborasi Partai Gerindra dan PKS paling akhir mengumumkan pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta 2017. Secara mengejutkan Gerinda dan PKS mendeklaraskan duet Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Jumat (23/9/2016) sekitar pukul 13.30 WIB.
Disebut kejutan, karena sebelumnya nama Anies tak pernah disebut-sebut. Sebelumnya yang santer beredar adalah kader Gerindra, Sandiaga, sebagai cagub, sedangkan cawagubnya adalah kader PKS, Mardani Ali Sera.
Namun, di detik-detik terakhir menjelang penutupan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi DKI, terjadi perubahan peta politik. Nama Anies dipasang sebagai cagub, sedangkan Sandi sebagai wakilnya. Dengan demikian Mardani tersingkir.
Anies mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Presiden Jokowi. Mantan Rektor Universitas Paramidana ini tak berlatar belakang politik. Ia tak menjadi kader parpol apapun.
Sebelumnya yang terlebih dahulu mendeklarasikan paslon adalah PDI-P, Golkar, Nasdem, dan Hanura pada Selasa (20/9/2016). Keempat parpol tersebut mengusung gubernur dan wagub petahana DKI, yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.
Ahok tidak menjadi kader parpol apapun setelah angkat kaki dari Gerindra pada 2014. Sementara Djarot merupakan kader PDI-P yang pernah menjadi Wali Kota Blitar, Jawa Timur.
Selanjutnya koalisi Partai Demokrat, PPP, PAN dan PKB mendeklaraskan paslon Agus Yudhoyono Harimurti-Sylviana Murni pada Jumat (23/9/2016) dini hari. Agus putra sulung Presiden keenam RI yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Karena resmi menjadi cagub, Agus mengundurkan diri dari TNI AD dengan pangkat mayor. Sementara itu Sylvi adalah mantan Deputi Gubernur DKI bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
Menjelang Pilkada 15 Februari 2017 sejumlah pihak memandang sebelah mata pada Anies-Sandi. Hal ini tercermin dari hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei yang menempatkan elektabilitas mereka di tempat buncit. Sedangkan Agus-Sylvi berada di peringkat pertama, dan Ahok-Djarot di posisi kedua. Ketika itu diprediksi Anies-Sandi tak bakalan mengikuti pilkada putaran kedua.
Namun, hasil survei tersebut berbeda dengan kenyataan di lapangan.
KPU DKI Senin (27/2/2017) mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, yakni Agus-Sylvi yang bernomor urut 1 memperoleh 937.955 suara atau 17,05%, Ahok-Djarot (nomor urut 2) mendapat 2.364.577 (42,99%} dan Anies-Sandi (nomor urut 3) memperoleh 2.197.333 ( 39,95%).
Ketiga paslon tidak ada yang memperoleh suara lebih dari 50 persen sebagai persyaratan untuk ditetapkan sebagai gubernur dan wagub sebagaimana ditetapkan dalam UU 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu pada rapat pleno Sabtu (4/3) KPU DKI memutuskan Ahok-Djarot dan Anies-Sandi maju di putaran kedua pada Rabu (19/4) mendatang.
Iklan Kampanye Ahok Sudutkan Umat Islam
Maksud hati merebut simpati masyarakat melalui video iklan kampanye bertema bhinneka tunggal ika untuk Pilkada DKI 2017 putaran kedua. Namun, faktanya tak seindah harapan. Video kampanye Ahok itu banjir kecaman dari para netizen.
Di dalam video yang viral tersebut tampak sekumpulan warga yang berpeci dan berbaju muslim. Di bagian belakangnya tampak pula spandung bertuliskan ‘Ganyang Cina’. Sehingga video tersebut dianggap sebagai sebuah upaya menyudutkan umat Islam.
Di luar perhitungan Ahok, video tersebut menuai protes dari para netizen. Pada Sabtu (8/4) hingga Minggu (9/4) muncul hastag #KampanyeAhokJahat di Twitter yang berisikan kecaman terhadap video itu. Tak berhenti sampai di situ. Para netizen kembali ‘menghajar’ Ahok dengan hastag #IklanAhokJahat yang menjadi trending topic di Twitter, Senin (10/4). Pantauan Obsessionnews.com, hastag #IklanAhokJahat masih bertengger di trending topic pada Selasa (11/4) hingga pukul 7.42 WIB.
Melihat reaksi keras dari para netizen, Ahok kemudian menghapus video kampanye yang rasis itu di akun Twitternya, Selasa (11/4). Namun, video tersebut masih dapat dijumpai di YouTube.
Ahok Hina Al Quran dan Ulama
Ahok pemeluk agama Kristen Protestan. Ia dengan lancang mencampuri urusan agama lain, yakni Islam. Ia menyinggung soal Al Quran surat Al Maidah ayat 51 di sebuah acara di Kepulauan Seribu, Selasa (27/9/2016). Ketika itu Ahok antara lain menyatakan, “… Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya..”
Ucapan mantan Bupati Belitung Timur tersebut membuat umat Islam tersinggung dan melaporkannya ke polisi. Sementara itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dalam pernyataan sikap keagamaannya, Selasa (11/10/2016), menyebut perkataan Ahok dikategorikan menghina Al-Quran dan menghina ulama yang berkonsekuensi hukum.
Pernyataan Ahok tersebut menimbulkan gelombang demonstrasi di berbagai daerah di tanah air. Di Jakarta pada Jumat (14/10/2016) massa yang dikoordinir Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar unjuk rasa menuntut Ahok ditangkap dan dipenjara. Aksi bela Islam ini dikenal dengan Aksi 410. GNPF MUI kembali menggelar aksi bela Islam jilid 2 pada Jumat (4/11/2016) atau Aksi 411 dan aksi bela Islam jilid 3 pada Jumat (2/12/2016).
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menetapkan Ahok sebagai tersangka dugaan penistaan agama pada Rabu (16/11/2016). Statusnya berubah menjadi terdakwa saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa (13/12/2016).
Dalam sidang tersebut Ketua Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono mengatakan, ucapan Ahok yang menyinggung Al Quran surat Al Maidah ayat 51 sebagai bentuk penistaan atau menodai agama.
“Terdakwa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan ataupun penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,” tegas Ali.
Menurutnya, tindakan itu berpotensi memunculkan permusuhan atau penodaaan agama Islam yang mayoritas dianut rakyat Indonesia.
Atas perbuatannya tersebut, Ahok terancam melanggar Pasal 156 huruf a KUHP dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
Gelombang unjuk rasa anti Ahok terus bergulir. Massa dari berbagai ormas yang dikoordinir Forum Umat Islam (FUI) menggelar Tausiyah Nasional Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (11/2/2017). Massa menuntut Ahok dipenjarakan. Aksi ini populer dengan sebutan Aksi 112.
FUI kembali menggerakkan massa dalam unjuk rasa di Gedung DPR/MPR pada Selasa (21/2/2017). Selain menuntut Ahok dipenjara, Aksi 212 ini juga menuntut Ahok dipecat dari jabatannya.
Karena tuntutannya tak dipenuhi, massa yang dikoordinir FUI kembali menggelar demonstrasi besar-besaran di sekitar Istana Presiden pada Jumat (31/3/2017).
Selasa (11/4) Ahok menjalani sidang ke-18. Agenda sidang adalah pembacaan tuntutan jaksa. Namun, pembacaan tuntutan tersebut ditunda pada Kamis (20/4), atau sehari setelah Pilkada. (arh)
Baca Juga:
Pengamat: Hanya Kecurangan yang Bisa Kalahkan Anies-Sandi
Anies-Sandi Unggul di Lima Survei
TEMPO Ungkap Ahok Terima Uang e-KTP
Kasus e-KTP , Nama Ahok Ada di Nomor 30
Gubernur Baru DKI Jangan Tiru Ahok yang Kering Inovasi
