Surabaya, Obsessionnews – DPRD Jawa Timur (Jatim) mengancam akan mengevaluasi atau mengkaji ulang program remunerasi yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim pada tahun 2016 mendatang, sebagai bagian dari reward terhadap kinerja Pemprov, khususnya tim anggaran. Mengingat Pemprov Jatim terancam gagal mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan tahun anggaran 2014.
Anggota Komisi C DPRD Jatim Kodrat Sunyoto menyayangkan Pemprov Jatim hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), atau mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Padahal, Jatim sudah empat kali berturut-turut mendapat opini WTP.
“Harusnya Jatim lebih berpengalaman, sehingga tak masuk akal jika prestasinya malah turun. Ibaratnya, kita ini mau naik bintang lima kok malah kembali ke bintang empat,” tegas Kodrat saat dikonfirmasi obsessionnews.com Selasa (19/5).
Namun kepastian Jatim mendapat opini WTP, WDP atau disclamer itu, kata Kodrat, baru bisa diketahui saat sidang paripurna DPRD Jatim tanggal 29 Mei mendatang.
“Kami tak mau mendahului, tapi apapun hasilnya nanti, evaluasi itu diperlukan untuk perbaikan kinerja Pemprov Jatim ke depan supaya menjadi lebih baik,” ungkapnya.
Lantas evaluasi seperti apa yang akan diberikan Dewan jika Jatim dalam opini LHP BPK RI tahun 2014 benar-benar mengalami kemunduran? Dengan lugas, Kodrat mengatakan pihaknya akan mengusulkan supaya program remunerasi ditinjau ulang.
“Remunerasi itu kan berbasis kinerja. Jadi wajar kalau program tersebut ditunda karena bagian dari reward atas penurunan kinerja Pemprov Jatim,” kata politikus Partai Golkar ini.
Menurut Kodrat, merosotnya kinerja Pemprov Jatim disebabkan banyak faktor, di antaranya lemahnya kinerja tim anggaran yang dikomandani oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim. Proses regenerasi dan mutasi pegawai di lingkungan Pemprov Jatim tidak berjalan natural dan sesuai dengan bidangnya.
“Yang paling bertanggung jawab terhadap kinerja tim anggaran dan SKPD adalah Sekdaprov,” katanya.
Sebaliknya, anggota Komisi C DPRD Jatim lainnya, Gianto, menilai prediksi penurunan opini LHP BPK RI tahun 2014 merupakan hal yang wajar. Pasalnya, masuk masa transisi, di mana pengelolaan keuangan pemerintah daerah diwajibkan menggunakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
“Masa transisi itu membutuhkan penyesuaian, jadi wajar kalau ada penurunan kinerja. Saya yakin bukan hanya Jatim, tetapi provinsi lain juga mengalami hal yang serupa,” dalih politikus PDIP ini. (Adi)
