Jakarta, Obsessionnews – Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya mengatakan, DPR tengah mengusulkan anggaran pertahanan TNI sebesar Rp 600 triliun. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk memperkuat keamanan negara, seperti pembelian pesawat baru, serta pembenahan alusista.
Hal itu kata Tantowi, sekaligus untuk mendukung keinginan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Gatot Nurmantyo yang sudah disetujui DPR sebagai calon Panglima TNI. Gatot sendiri menginginkan agar Angkatan Udara dan Angkatan Laut TNI diperkuat. Namun, untuk mewujudkan itu butuh dana yang cukup besar.
“Kalau berbicara pengamanan NKRI, minimum Rp300 triliun, tapi idealnya dua kali libat Rp600 triliun. Permasalahannya adalah kita terbatas ruang anggaran tidak bisa anggaran kita melonjak 300 persen,” kata Tantowi Yahya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2015).
Menurutnya, Komisi I DPR bersama pemerintah sudah berkomitmen untuk meningkatkan anggaran TNI. Pasalnya, problem utama TNI masih berkutat pada lemahnya anggaran. Dan sejauh ini anggaran TNI masih ditutupi dari kementerian/lembaga terkait, karena ketidak tersedian dana.
“Tahun 2009, anggaran TNI baru 33 triliun,” ungkapnya.
Namun demikian, Politisi Partai Golkar ini juga menegaskan, usulan kenaikan anggaran untuk TNI juga harus dibarengi dengan evaluasi kinerja TNI, agar kedepan anggaran sudah diberikan mampu terserap dengan baik, tanpa ada penyalahgunaan di dalamnya.
“Juga ingatkan kita keberadaan landasan harus dievaluasi jauh dari masyarakat. idealnya landasan udara jauh dari pemukiman, sehingga kalau gagal landasan atau mendarat tak ada korban dari sekitarnya. Pesawat ketika dibeli punya kelayakan terbang 25-30 tahun ketika diremajakan bisa 10 tahun,” paparnya.
Lebih lanjut, Tantowi menambahkan hal yang perlu dilakukan oleh Gatot jika nantinya ia resmi dilantik sebagai Panglima TNI, adalah membeli pesawat baru, dan menghilangkan pesawat hibah. Hal ini menyusul jatuhnya Pesawat Hercules di Medan, yang diduga penyebabnya karena kondisi pesawat sudah tua, dan tidak layak pakai.
“Saya rasa ke depan apa yang terjadi soal biaya yang dibebankan untuk penumpang seperti kejadian di Medan ini,” jelasnya. (Albar)
