Minggu, 21 April 19

DPR Minta Semua Pelaku Pembajakan Truk Tangki Pertamina Ditangkap

DPR Minta Semua Pelaku Pembajakan Truk Tangki Pertamina Ditangkap
* Ridwan Hisjam memakai batik warna kuning bersama pimpinan Komisi VII yang lain. (Foto: Tanto OMG)

Surabaya, Obsessionnews.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam menyesalkan adanya pembajakan 2 (dua) truk tangki milik Pertamina untuk kegiatan demo. Ia pun meminta semua pelaku ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebab, agar kejadian serupa tidak ada lagi, pelakunya harus dibeli efek jera.

“Meski sudah ada yang ditetapkan menjadi tersangka, tetapi aparat harus mengejar mereka yang melarikan diri. Kasus ini harus diusut tuntas,” kata politisi Partai Golkar ini saat ditemui di Surabaya, Jumat (22/3/2019).

Ridwan menambahkan, UU tidak melarang aksi penyampaian aspirasi atau demonstrasi, seperti yang dilakukan eks awak mobil tangki (AMT). Namun demonstrasi harus tetap mengindahkan kepentingan masyarakat dan taat pada aturan. Jangan hanya asal-asalan.

“Tidak ada yang melarang aksi, tapi jangan kriminal. Membajak truk tangki yang berisi penuh biosolar dan sedang dikirim ke SPBU, bukan hanya mengganggu pasokan BBM, tetapi karena diarahkan ke Istana Negara, bisa memunculkan kepanikan publik karena media akan langsung memberitakan. Untung aparat kepolisian langsung bertindak,” kata Ridwan.

Diketahui dua mobil tangki milik PT Pertamina dihadang dan dibajak, Senin awal pekan ini. Dua mobil tangki yang dikemudikan Muslih bin Engkon dan Cepi Khaerul berkapasitas 32 KL dan berisi penuh biosolar.

Dalam kasus ini polisi telah menetapkan 5 tersangka dan memaparkan peran masing-masing, Aparat kepolisian juga masih mengejar beberapa orang yang masih melarikan diri.

Ridwan menambahkan, eks AMT semestinya merasa beruntung karena aspirasinya didengar oleh pemerintah. Bahkan Presiden Jokowi sempat menemui perwakilan pengunjuk rasa.

Namun lanjut dia, sejak awal, Sekretaris Kabinet sudah mengingatkan, dalam penyelesaian persoalan ini jangan menggunakan pendekatan hukum, tetapi mengedepankan kemanusiaan.

“Mengapa begitu, karena pemerintah paham legal standing teman-teman eks AMT lemah. Pertama, tidak punya hubungan ketenagakerjaan dengan PT Pertamina Patra Niaga. Kedua, berdasar UU, mereka masuk kategori sopir angkutan jarak jauh. Artinya, tidak masiuk dalam ketentuan waktu kerja dan waktu kerja lembur yang diatur UU 13/2003,” ujar anggota DPR RI dari Dapil Malang Raya ini. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.