Jakarta, Obsessionnews.com – Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Sarmuji mengingatkan, bahwa penggunaan dana desa tidak hanya diawasi oleh DPR, tapi juga diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karenanya, ia meminta dana desa digunakan dengan semestinya tidak diselewengkan.
“Kami memiliki hak untuk ikut mengawasi agar pengelolaannya makin maksimal untuk kesejahteraan rakyat,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Minggu (30/10/2016).
Politisi Golkar ini mengaku pernah mengajak Ketua BPK Harry Azhar Azis di daerah pemilihaanya di Blitar untuk memberikan pemahaman yang baik kepada kepala desa tentang cara membuat laporan dana desa.
“Kami minta kepala desa bisa mencari tahu langsung dari BPK dan belajar membuat pelaporan yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah,” ujarnya.
Sarmuji menegaskan bahwa Fraksi Golkar akan membantu pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan dana desa. Sebab, sejauh ini dana desa mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan mengurangi kesenjangan.
“Hasil terbaru BPS kesenjangan di era pemerintahan Jokowi turun dan ini salah satunya oleh dana desa,” katanya. (Albar)
