Jakarta, Obsessionnews.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyayangkan pidato Ketua MPR RI di sidang tahunan MPR RI pada Selasa (16/8/2016) ini, ternyata tidak menyinggung keputusan MPR RI No.4 periode 2014 lalu, yang antara lain agar MPR RI melakukan penguatan DPD RI. Yang disinggung hanya masalah perlunya haluan negara. DPD RI menganggap tak ada haluan negara, tanpa penguatan DPD RI.
Ketua Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, John Pieris menyayangkan pidato MPR yang dibacakan Zulkifli Hasan itu sama sekali tidak menyinggung tentang upaya penguatan DPD RI.
“Kebanyakan fraksi sudah mendukung usul amandemen. Politik itu konsensus, bukan menang menangan, DPD adalah fraksi terbesar di MPR, kalo usulan penguatan DPD tidak dimunculkan maka DPD juga tidak akan mendukung upaya mengembalikan GBHN.”, tukas John.
Sementara itu, Wakil Ketua BPKK, Instiawaty Ayus menilai MPR RI tidak konsisten dalam mengambil keputusan. Jika melihat dari putusan MPR RI periode sebelumnya, usulan penguatan DPD RI melalui amandemen telah masuk sebagai rekomendasi MPR RI, sedangkan untuk wacana menghidupkan GBHN baru saja diusulkan pada periode saat ini.
“Apa yang kami sampaikan ini bukan hal yang berlebihan, poin pertama dari rekomendasi MPR yang lalu adalah penguatan DPD dan baru akhir-akhir ini lahir usulan menghidupkan kembali GBHN, nah ini tidak konsisten karena MPR tidak menindaklanjuti putusan sesuai urutannya.
Pernyataan senada dilontarkan Anggota BPKK, Asri Anas. Menurutnya, sudah saatnya DPD RI untuk secara terang-terangan memperjuangkan penguatan DPD dan tidak perlu lagi malu-malu bicara perlunya amandemen UUD 1945.
Selama ini, ujar Asri, dukungan penguatan DPD RI datang dari berbagai pihak mulai dari pimpinan partai politik, para kepala daerah, rektor hingga organisasi kemasyarakatan. Namun hingga kini, dukungan amandemen dari fraksi-fraksi di MPR masih lemah.
Untuk itu, Senator asal Sulawesi Barat ini menambahkan, dirinya bersama aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), 400 gubernur dan bupati seluruh Indonesia, dan 100 rektor dari seluruh perguruan tinggi se-Indonesia akan membuat ‘Gerakan Nasional Amandemen UU 1945 dan Penguatan DPD RI’.
“Kalau DPD RI tidak ada perubahan sebaiknya dibubarkan saja. Untuk apa kalau begini-begini terus. Jadi, kalau hanya membahas haluan negara, maka tak perlu ada amandemen. Untuk itu, DPD RI harus membuka ruang secara terbuka dengan melakukan komunikasi politik dengan parpol dan seluruh elemen masyarakat di seluruh Indonesia, karena ini kepentingan nasional. Aksi penguatan DPD RI jangan lemah begini terus,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Bambang Sudono mengatakan MPR RI telah menunjukkan tanda-tanda baik bahwa rekomendasi MPR RI periode 2014 lalu akan segera diwujudkan, hanya saja tidak disampaikan secara lengkap.
“Jika memang kita memiliki kepentingan yang sama, maka kita akan sejalan. Mudah-mudahan amandemen bisa terjadi di tahun 2017 mendatang,” tambahnya. (Red)
