Jakarta, obsessionnews.com - Keputusan Presiden (Kepres) Sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan sudah diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan menunjuk Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) Sebagai Kepala Badan. Posisi tersebut sudah tepat untuk mengendalikan ketersedian Pangan nasional yang selama ini carut marut, karena itu Ahok harus segera bekerja di tempatkan di Badan tersebut, dibandingkan mengurus Pertamina yang saat ini justru keberadaan Ahok banyak ditolak oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), serta tidak harmonis dengan jajaran Direksi Pertamina, serta kadang Ahok terlalu overide dengan mengurusi tugas yang bukan tugasnya sebagai Komut Pertamina. Meski begitu, Sekretaris Jendral Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) Tri Sasono mengatakan, FSP BUMN Bersatu menyesalkan rencana aksi mogok yang diwacanakan FSPPB. Aksi mogok kerja akan mulai dilakukan pada 29 Desember hingga 7 Januari 2022. Selain berencana mogok kerja, FSPPB juga menuntut Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, yang merupakan bukan domain dari tujuan pekerja dalam berserikat. "Lain hal jika ancaman mogok FSPPB akibat keputusan kebijakan memotong gaji karyawan di tengah penerapan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah selama pandemi Covid-19. Ini tentu domain utama dari tujuan serikat Pekerja dibentuk," ujar Tri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/12/2021). Dia mengatakan, kalau alasan FSPPB menolak pemotongan gaji pekerja Pertamina sebenarnya juga tepat, karena memang kinerja Pertamina sendiri di bawah kepemimpinan Nicke Widyawati mampu berkinerja istimewa, di mana membukukan laba bersih sebesar US$183 juta atau setara Rp2,6 triliun pada semester I 2021. Realisasi ini berbanding terbalik dengan tahun lalu yang merugi hingga US$768 juta Mengenai rencana mogok ini Komisaris Utama PT Pertamina telah angkat bicara. "Untuk menyelesaikan masalah ancaman mogok ini komisaris utama Pertamina berpesan kepada direksi Pertamina agar bersikap adil. Selain itu juga transparan dan sesuai dengan praktik terbaik," ujar Tri. Dari hal di atas maka sangat jelas kisruh yang terjadi hingga ancaman mogok selama ini akibat ketidakmampuan dari kerja Komisaris Utama Pertamina yang lebih banyak gaduh tapi tidak punya prestasi sama sekali dalam membangun Pertamina. "Kemarin bikin gaduh terkait kontrak-kontrak di Pertamina yang banyak merugikan Pertamina dan melebar juga ke kontrak kontrak di BUMN yang bukan tugas Komut Pertamina mengomentari BUMN di luar Pertamina," katanya. "Dari sini dapat disimpulkan bahwa Ahok di tempatkan di Pertamina oleh Jokowi bukan bekerja, malah buat ribut dan gaduh aja,. sayang juga duit Pertamina keluar untuk gaji Ahok hanya untuk Gaduh," tambah Tri. Karena itu FSP BUMN Bersatu meminta Jokowi menegur dan mengevaluasi Ahok untuk meminta Erick Thohir mencopot Ahok dari posisi Komisaris Utama Pertamina. (Poy)