Jakarta, Obsessionnews – Jelang pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, para kandidat calon ketua umum (caketum) sudah sibuk melakukan konsolidasi guna mencari dukungan, isu politik uangpun ramai dalam perebutan kursi ketua umum.
Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemuda Hasil Musyawarah Nasional (Munas) Riau Yorrys Raweyai mengatakan, untuk menghindari politik uang, bakal calon diminta patungan, untuk membiayai keperluan pengurus DPD.
Nantinya, sambung dia, kepanitiaan akan menghitung berapa pengeluaran seperti transport dan penginapan sehingga para peserta tinggal datang menentukan pilihan tidak lagi berpikir masalah biaya.
“Umpama Rp 10 miliar (biaya Munaslub) kalau ada 5 calon ketum, maka masing-masing setor Rp2 miliar. Ini kita akan sampaikan pada daerah,” kata Yorrys saat dihubungi, Selasa (23/2/2016).
Tidak hanya itu, Yorrys mengungkapkan, akan diatur perubahan dalam mekanisme pemilihan ketua umum, melalui sistem voting terbuka. Termasuk aturan terkait batas dukungan 30 persen suara untuk calon ketua umum juga akan dihapus.
“Jadi itu cara pencegahan terhadap apa terjadi sekarang ini menjadi sorotan media bahwa ada transaksional, politik uang dan sebagainya,” tuturnya.
Wacana ini akan dibahas dalam rapat pertama harian di Kantor DPP Partai Golkar Selasa (23/2/2016) malam, dan kemudian dilanjutkan pada Rabu sore dengan agenda menetapkan komposisi dan personalia penyelenggara. (Albar)
