Jakarta, Obsessionnews – Bupati nonaktif Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri, dan istrinya Suzana menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kedunya didakwa menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sebesar Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS atau setara Rp 5 miliar untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan atas hasil Pilkada kabupaten Empat Lawang.
“Pemberian uang tersebut dimaksudkan untuk memengaruhi putusan perkara permohonan keberatan atas Pilkada Empat Lawang yang diajukan terdakwa Budi Antoni,” ujar Jaksa KPK Rini Triningsih di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (17/9/2015).
Pasangan suami istri ini didakwa melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dengan ancaman hukuman 3-15 tahun penjara dan denda sebesar Rp 150-Rp 750 juta.
Selain itu kedunya juga didakwa melanggar pasal 22 jo pasal 35 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 32 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pasal tersebut mengatur tentang sanksi pidana bagi orang yang memberikan keterangan palsu.
Keterangan palsu dimaksud sewaktu Budi Antoni dan Suzana diperiksa sebagai saksi dalam persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor: 10/Pid.sus/TPK/2014/PN.JKT Pst atas nama Terdakwa Akil Mochtar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Jaksa menerangkan berdasarkan hasil penghitungan suara dalam pilkada tersebut, KPU Kabupaten Empat Lawang menetapkan Joncik Muhammad dan Ali Halimi sebagai pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati Empat Lawang periode 2013-2018. Keduanya memperoleh 63.527 suara. Sementara pasangan Budi Antoni dan Syahril Hanafiah menduduki posisi kedua dengan memperoleh 62.975 suara.
Kemudian Budi dan Suzana melalui pengacaranya, Sirra Prayuna dan Ari Yusuf Amir, mendaftarkan gugatan di MK. Lalu dibentuklah panel hakim untuk memeriksa permohonan keberatan yang diketuai oleh Akil serta beranggotakan Maria Farida Indrati dan Anwar Usman. Sidang perdana di MK digelar pada 25 Juni 2013.
Muhtar Ependy, orang dekat Akil, kemudian menyampaikan permintaan itu kepada Budi dan meminta uang sebesar Rp 10 miliar. Setelah itu, Akil meminta uang tambahan kepada Budi sebesar Rp 5 miliar terkait dengan penerbitan putusan sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang.
“Kemudian terdakwa Budi meminta terdakwa Suzana untuk kembali memberikan uang sebesar 500.000 dollar AS (setara Rp 5 miliar),” ungkap Jaksa.
Maka, pada 31 Juli 2013, panel hakim MK memutus perkara permohonan yang diajukan Budi dengan putusan membatalkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Empat Lawang dan membatalkan keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang. (Has)
