Jakarta, Obsessionnews – Direktur Eksekutif Institute Kajian Informasi Terpadu Nusantara, Samson Tanjung, mempertanyakan Surat Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang mengakui kepengurusan DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono Cs hasil Munas Ancol dengan alasan berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Golkar dan memerintahkan Kepengurusan Golkar Munas Ancol untuk menyusun kepengurusan secara selektif.
“Padahal, Pengurus Golkar hasil Munas Ancol tidak legitimate. Surat Menkumham itu adalah bukti pembredelan yang biadab terhadap kepengurusan partai Golkar Munas Bali yang dihasilkan secara legitimate yang berdasarkan demokrasi Pancasila,” ujar Samson Tanjung kepada Obsessionnews.com, Minggu (15/3/2015).
Ia menegaskan, Menkumham yang sebenarnya secara fungsional di dalam UU Parpol hanya berfungsi sebagai administrator untuk mencatatkan akta pendirian Partai. “Sedangkan fungsi pengesahan susunsan pengurusan Parpol itu adalah persoalan internal Parpol dan Kemenkumham hanyalah sebagai sarana agar Parpol dan kepengurusannya yang sesuai AD/ART dapat dicatatkan di berita Negara,” tuturnya.
Menurut Samson, tidak ada sama sekali hak kewajiban Menkumham untuk menjalankan fungsi eksekutor hasil putusan mahkamah Partai pada sebuah Partai politik. Dengan meminta penyusunan kepengurusan hasil munas Ancol Partai Golkar secara selektif artinya Menkumham sudah melewati fungsi utamanya.
“Dan Menkumham Yasonna Laoly sudah menjadikan Kementerian yang dipimpinnya sebagai alat kekuasaan dan alat politik untuk menindas secara biadab terhadap Hasil Munas Golkar kekuasaan di Bali yang secara kualitas dan akal sehat sangat legitimate karena dihadiri oleh seluruh pengurus Golkar di daerah yang sah sesuai UU Parpol,” bebernya.
Karena itu, lanjut Samson, akal sehat seorang Yasonna Laoly perlu dipertanyakan sebab dia sendiri berasal dari Partai yang pernah berjuang karena ditindas oleh penguasa jaman orde baru hingga menjadi PDI Perjuangan.
Ia pun menganggap perbuatan Yasonna Laoly sudah mencoreng nama besar PDI Perjuangan dan Megawati Soekarnoputri sebagai tokoh yang pernah melawan teror dan penindasan penguasa terhadap Megawati dan Partai pada waktu itu hingga jatuh korban Jiwa.
“Blunder Yasonna Laoly justru akan membuat hubungan KMP dan Jokowi tidak harmonis. Jika memang Jokowi tidak dilaporkan terlebih dulu terkait surat Menkumham kepada pengurus DPP Partai Golkar versi Ancol sebaiknya Yasonna Laoly di copot saja. Tapi Jika Jokowi mengetahui dan justru memerintahkan Yasona Laoly untuk mengesahkan Kepengurusan Golkar di bawah Agung Laksono maka pelengseran pemerintahan Jokowi-JK akan terjadi,” tandasnya. (Asma)
