Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk kabinetnya dengan nama kabinet kerja. Namun dibalik itu, banyak kritikan muncul dari para relawan, karena menggangap Jokowi tidak bisa mengunakan hak prerogatifnya untuk memilih menteri yang kredibel, bersih dan juga berintegritas.
Alasan tersebut justru menurut salah satu relawan Jokowi dari Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) bisa dijadikan catatan bagi Jokowi untuk membuktikan bahwa tahapan-tahapan yang sudah ia lalui dalam mempersiapkan pemerintahan yang baru akan berdampak positif bagi kemajuan masyarakat.
“Karena jika itu berbeda dengan kepentingan pro rakyat akan jadi penilaian sendiri, dan merugikan Jokowi secara tidak langsung,” ujar Ketua KIB, Reinhard Parapart, di Jakarta, Selasa (28/10/2014).
Reinhard juga menilai, kritikan yang disampaikan oleh para relawan bisa dijadikan sebagai tantangan bagi Jokowi untuk merealisasikan janj-janji kampanyenya yang dianggap pro dengan rakyat. Karena jika tidak, kritikan itu bisa jadi bom waktu yang kapan saja bisa meledak.
”Ini yang sebenarnya menjadi tantangan, dan dibuat sedemikian rupa agar program Jokowi yang pro rakyat bisa terlaksana,” terangnya.
Mengenai postur kabinet yang dianggap tidak ideal, KIB sendiri tidak mau terlalu jauh mempersoalkan hal itu. Pasalnya, proses seleksi calon menteri yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi juga tidak bisa terbuka, sehingga susah untuk menilai apakah orang tersebut layak dijadikan sebagai menteri.
Reinhard juga meyakini, dalam pembentukan kabinet ini, banyak sekali konflik kepentingan yang mencuat. Hal itu bisa diliat dari sikap Jokowi yang terus menarik ulur pengumuman kabinet, sehingga selalu ditunda. Namun ia anggap itu wajar, karena Jokowi juga tidak mungkin bisa memberikan kepuasan kepada semua pihak.
“Tidak ada yang sempurna, dimana pun tidak ada yang sempurna tapi saya yakin program yang akan ditargetkan oleh kementerian ini akan maksimal,”terangnya.
Kalaupun tidak maksimal, lanjut Reinhard Jokowi haru berani memberi keputusan kepada para menteri untuk dipecat dari jabatannya, karena dianggap gagal menerjemahkan janji-janji Jokowi dalam kerja yang yang nyata. ”Dan itu apabila tidak bisa diselesaikan dalam waktu dua tahun. Bahkan sebelum dua tahunya ganti,” jelasnya. (Abn)
