Minggu, 24 Maret 19

Banding Ditolak, PT DKI Perberat Hukuman Dokter Bimanesh

Banding Ditolak, PT DKI Perberat Hukuman Dokter Bimanesh
* Dokter Bimanesh. (Foto Tribunnews)

Jakarta, Obsessionnews.com – Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menolak banding yang diajukan dokter Bimanesh Sutarjo. Pengadilan malah akhirnya memperberat masa hukuman Bimanesh 4 tahun penjara.

“Selanjutnya tim jaksa penuntut umum akan mempelajari putusan tersebut,” ujar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Takdir Suhan saat dikonfirmasi, Senin (5/11/2018).

Putusan tersebut dibacakan pada 25 Oktober 2018, oleh hakim tinggi Ester Siregar selaku ketua majelis hakim dan empat hakim anggota.

Majelis hakim menyatakan Bimanesh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merintangi penyidikan terhadap tersangka korupsi.

Bimanesh juga dihukum membayar denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Dalam putusan tersebut, majelis hakim tinggi menilai, ada unsur kesengajaan dalam tindak pidana yang dilakukan Bimanesh.

Bimanesh dinyatakan bersalah karena sengaja menyalahgunakan kewenangan sebagai dokter untuk menghalangi penyidikan yang dilakukan KPK terhadap tersangka Setya Novanto.

Majelis hakim menganggap perbuatan Bimanesh tercela dan menodai citra dan wibawa dunia kedokteran yang jujur dan berintegritas. Untuk itu, majelis hakim menilai hukuman Bimanesh perlu diperberat.

Sebelumnya, Bimanesh Sutarjo divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dia juga diwajibkan membayar denda Rp 150 juta subsider 1 bulan kurungan.

Bimanesh terbukti bersama-sama dengan pengacara Fredrich Yunadi telah melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Hal itu dalam rangka menghindari pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Saat itu, Novanto merupakan tersangka dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Bimanesh terbukti melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.