Jakarta, Obsessionnews – Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015, Kamis (12/11/2015) lalu, pemerintah hingga kini belum juga merampungkan payung hukum Pemilu 2019.
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, mengungkapkan koordinasi di tingkat menteri masih terus berjalan guna mematangkan Undang-Undang (UU) guna pelaksanaan Pemilu 2019 nanti. Ia mengakui Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan dan Mendagri Tjahjo Kumolo sedang menyiapkan draft sehingga dalam waktu dekat akan segera diajukan ke DPR.
“Saya gak tahu (kapan), tapi secepatnya, karena kita tidak ingin terlalu mendadak juga,” ujar Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/1/2016).
Sebelumnya, Presiden Jokowi menginstruksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly agar segera menyiapkan payung hukum pemilu 2019.
Menurut Jokowi, momentum pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember 2015 lalu merupakan ujian menyongsong pilkada serentak 2017 dan 2018. Pilkada juga dapat menjadi pengalaman penting sebelum pemilu nasional 2019.
“Untuk itu kita harus siapkan momen demokrasi (pemilu nasional 2019) dengan sebaik-baiknya,” kata Jokowi.
Presiden mengemukakan, masyarakat sudah semakin matang dalam berdemokrasi. Hal itu tercermin dari setiap pemilu ke pemilu serta pilkada ke pilkada. “Kita harus jaga kepercayaan rakyat. Kita harus memastikan kualitas pemilu terus meningkat, harus mampu naik kelas dari waktu ke waktu,” ucap dia. (Has)
