Delhi – Amnesti pajak di India mendorong ribuan orang untuk mendeklarasikan lebih dari $9,5 miliar atau sekitar Rp120 triliun lebih dalam aset dan pemasukan yang sebelumnya tak diumumkan.
Seperti dilansir bbc.com, Menteri Keuangan India, Arun Jaitley, mengatakan bahwa pada akhir masa empat bulan yang jatuh Jumat lalu, ada 64.275 deklarasi.
Semua yang mengajukan amnesti diberi kekebalan dari penuntutan hukum, sebagai gantinya mereka harus membayar pajak, biaya tambahan dan denda.
Pemerintah India diperkirakan bisa mengumpulkan hampir $4,5 miliar atau hampir Rp6 triliun dari skema amnesti tersebut.
Pendapatan yang tak dilaporkan atau “uang gelap” adalah masalah besar di India.
Pemerintah menghubungi sekitar 700.000 terduga penghindar pajak awal tahun ini, dan mendorong mereka untuk menyatakan aset dan pemasukan tersembunyi mereka.
Mereka yang menyatakan pemasukannya termasuk sekelompok pemilik jajanan kaki lima di Mumbai yang nilai asetnya mencapai $7,5 juta atau sekitar Rp100 miliar.
Wartawan BBC Sanjoy Majumder di Delhi mengatakan bahwa, meski jumlahnya besar, namun jumlah tersebut hanya sebagian kecil dari pemasukan yang tak dilaporkan di India.
Angka ini tidak termasuk uang yang disimpan di bank-bank di Swiss dan tax haven di luar negeri yang, menurut penyelidik pemerintah, jumlahnya dipercaya mencapi $500 miliar atau sekitar Rp6500 triliun lebih.
Pada pemilu India 2014 lalu, Perdana Menteri Narendra Modi berjanji untuk mengatasi korupsi dan uang gelap.
Dalam serangkaian cuitan pada Sabtu, dia menyatakan bahwa program amnesti ini “sukses” dan mengatakan bahwa ada “kontribusi penting terhadap transparansi dan pertumbuhan ekonomi”.
Pemerintah mengatakan uang ini akan dibelanjakan untuk kepentingan public.
Pemerintah India didesak untuk bertindak setelah muncul Dokumen Panama pada April lalu yang menyebut ada sekitar 500 warga negara India yang kaya dan berkuasa menggunakan tax haven untuk menyembunyikan harta mereka. (bbc.com)
