Jakarta, Obsessionnews – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama kembali mempertanyakan sikap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dinilainya selalu mengembalikan beberapa kali draf Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) DKI 2015. Padahal Pemerintah Provinsi DKI telah menyerahkan Draf tersebut sejak 11 Agustus yang lalu.
“Saya nggk tahu telah berapa kali koreksi. Setelah kita ikutin, kenapa ping pong sana ping pong sini, nggak apa-apa. Tetap kita ladeni. Kalau terlambat, nanti terlambat lagi dong belanja semua?” ucap Basuki sengit di Balaikota, Senin (10/5/2015).
Padahal, Gubernur yang disapa Ahok menjelaskan, Pemprov DKI telah mengikuti prosedur tata cara RAPBD-P tersebut.
“Kita ikutin maunya apa. Kita catat semua. Saya bisa kasih lihat proses pembuatan APBD-P. Saya mau tanya, kenapa APBD-P dulu begitu mudah?” ujarnya.
Padahal Direktorat Jenderal Keuangan Kemendagri pernah mengakui bahwa APBD-P DKI terdahulu (sebelum Ahok menjabat gubernur) itu salah total dalam cara penganggarannya. Kenapa tidak adanya pengkoreksian?
Ahok juga meminta Dirjen Keuangan Kemendagri agar transparan dalam pengkoreksian APBD-P ini. “Dari Dirjen itu koreksinya apa aja. Kita catatin. Saya ingin tahu. Bikin transparan donk, daerah lain gimana?” jelasnya.
Tetapi, meski terbilang lambat APBD-P DKI 2015, Ahok mengaku senang, karena mimpinya agar negara Indonesia mempunyai sistim standar dapat terwujud.
“Nggak apa-apa. Saya senang dikoreksi benar. Maksud saya, standarnya sama donk. Kayak BPK juga gitu. Makin teliti, saya makin suka, berarti suatu hari negara kita puny a standar yang bener. Kita nggak tahu nasib saya nanti dipusat. Saya akan periksa standar ini,” terangnya.
Adapun nilai RAPBD-P 2015 yang diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri Rp 65 triliun. Jumlah ini lebih kecil dibanding APBD DKI 2015, nilainya Rp 69,28 triliun. (Popi Rahim)
