Jakarta – Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang sudah direncanakan sejak tahun 1960, sepertinya tidak akan dilanjutkan lagi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada dua hal yang menjadi pertimbangan Jokowi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago, menuturkan, Selat Sunda termasuk dalam kawasan laut Indonesia yang padat dilalui oleh kapal perdagangan. Jika pembangunan JSS dilanjutkan maka dikhawatirkan akan menghilangkan identitas Indonesia sebagai negara maritim.
“Kalau dimatikan dan malah tidak ditingkatkan kinerjanya, itu akan menghilangkan identitas Indonesia sebagai negara maritim,” ujarnya Jumat (31/10/2014).
Jalan keluarnya kata Adrinof, pemerintahan Jokowi punya kewajiban untuk memperbaiki pelayanan penyerangan di Selat Sunda. misalnya dengan menambah armada penyeberangan, dermaga, dan memperbaiki fasilitas pendukung lainnya, serta menempatkan Sumber Daya Manusia yang bagus untuk ditempatkan di Pelabuhan Merak dan Bakauheni.
Kemudian lanjut Adrinof, pertimbangan kedua yakni persoalan ketimpangan. Pembangunan JSS juga dikhawatirkan akan menimbulkan ketimpangan ekonomi di wilayah barat Indonesia, dan juga bisa mematikan ekonomi rakyat kecil seperti para nelayan.
“Katanya pemerataan, tapi kita bikin megapoyek yang membuat ekonomi terkonsentrasi di barat. Kita harus berhenti berpikir paradoks,” ucap Andrinof.
Ia pun menambahkan ada pertimbangan lain. Menurutnya, Jokowi lebih memprioritaskan adanya kebutuhan rumah rakyat yang masih minim. Dan saat ini, kata Adrinof, ketimpangan antara permintaan rumah dan ketersediaan rumah itu setidaknya mencapai 15 juta rumah, dengan peningkatan lebih dari 1 juta rumah per tahun.
Untuk itu, dibanding pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pembangunan JSS, maka lebih baik Jokowi mengalihkan anggaran itu pembangunan rumah rakyat. Karena bisa jadi, pembangunan JSS sebenarnya hanya menguntungkan orang kaya bukan rakyat kecil.
“Ini apa hubungannya dengan JSS? Adanya backlog itu karena konsesi penguasaan lahan. Penguasaan lahan oleh segelintir pengusaha membuat harga tanah tidak terjangkau. Jadi, ke depan harus jelas membangun itu untuk apa. Membangun untuk segelintir orang atau rakyat banyak?” jelasnya
Diketahui, JSS merupakan bagian dari proyek Asian Higway Network (Trans Asia Higway dan Trans Asia Railway. Pembangunan proyek ini diprediksikan menelan dana Rp 100 triliun yang diambil dari pembiayaan konsorsium. Dan akan dipimpin oleh perusahaan konstruksi dari PT Bangungraha Sejahtera Mulia (BSM).
Menurut rencana panjang JSS ini mencapai panjang keseluruhan 31 kilometer dengan lebar 60 meter, masing-masing sisi mempunyai 3 lajur untuk kendaraan roda empat, dan lajur ganda untuk kereta api akan mempunyai ketinggian maksimum 70 meter dari permukaan air.
JSS sendiri sudah diluncurkan dalam Soft lounching pada tahun 2007 dan akan dimulai pembangunannya tahun 2010, dan diperkirakan dapat mulai dioperasikan pada tahun 2020. Namun, sepertinya rencana itu tidak tercapai. (Abn)
