Jakarta, Obsessionnews - Beberapa kalangan menilai, Indonesia tergesa-gesa masuk ke dalam Trans Pasific Partnership (TPP). Padahal, tidak ada peristiwa mendesak yang mengharuskan RI segera bergabung. Coba lihat Vietnam yang sampai saat ini masih menganut paham komunis sebagai ideologinya. Negeri ini, bergabung ke TPP lantaran memang perlu mendekat ke Amerika Serikat (AS) sebagai negara adidaya, adikuasa sekaligus berlabel polisi dunia, terkait konflik Laut Cina Selatan. Sedangkan Indonesia, apa alasannya ? "Yang jadi soal adalah bagaimana caranya TPP untungkan Amerika Serikat. Keterbukaan informasi saja ditutup. Bahkan info gamblang malah didapat bukan dari oficial website," kata Bhima Yudhistira Adhinegara, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di Jakarta, pada Jumat (6/11). Asal tahu saja, perundingan TPP selalu bersifat tertutup. Hingga saat ini, publik di tanah air pun belum mendapat uraiannya secara detil. Belum lagi soal penanaman investasi. Berdasar informasi terkait aturan main di TPP yang dipublikasikan Wikileaks, negara dapat digugat investor atau perusahaan di arbitrase internasional. "Ini diatur dalam TPP. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya kalau negara kalah hadapi investor dan asetnya disita," sebut Bhima. Sebelumnya, tidak ada yang mengira kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat (AS) bakal membawa oleh-oleh berupa bergabungnya Indonesia ke TPP. Dan ini, diterjemahkan kalau negeri ini sudah masuk ke dalam arena pertarungan geo politik-ekonomi antara Tiongkok dan Paman Sam, serta berakhir ke pelukan AS. "Yang dikorbankan dalam pertarungan ini adalah negara berkembang di Asia Tenggara. Salah satunya Indonesia. Perlu dikuak kenapa AS tidak mengajak Cina gabung ke TPP," sebut Bhima. Memang, saat ini, negara-negara berkembang seperti Indonesia sedang dirayu habis-habisan untuk bergabung ke dalam TPP atau RCEP. Alasannya, karena RI punya sumber daya alam yang terbilang masih melimpah. Dan, bagaimana caranya bisa diekspor tanpa kudu ada aturan ini-itu yang bikin repot. Dari situ, Bhima menyarankan agar pemerintah selektif dalam memilih mitra dagang dan jangan terjebak 'adagium' politik bebas aktif. Selanjutnya, Indonesia juga tak boleh terjebak pada ekspor barang mentah. Sebab sebagian besar impor merupakan barang bernilai tambah. TPP menginginkan Indonesia menjadi pasar tujuan ekspor negara-negara maju. Dan ini kudu diwaspadai sebab pasar domestik punya potensi sangat besar.(Mahbub Junaidi)