Jakarta, Obsessionnews – Pengamat Politik yang juga Diretktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai di balik kisruh Partai Golkar ada hidden agenda (agenda tetrsembunyi). Menurutnya, adanya kiat-kiat untuk perlunya mendorong revisi UU Pilkada, sejatinya hanya ingin menunda Pilkada (pemilihan kepala daerah) serentak.
“Sebab, jeda waktu revisi UU Pilkada dengan jadwal Pilkada serentak sangat mepet, sedangkan pembahasan UU butuh waktu,” ungkap Karyono Wibowo kepada obsessionnews.com, Selasa (19/5/2015).
Ia menilai revisi pasal dalam UU Pilkada yang didorong oleh Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) sebagai alasan untuk mengubah pasal-pasal yang lain. “Itu pasti bukan satu pasal, dan pasti banyak pasal yang akan diubah. Satu pasal itu hanya dijadikan pintu masuk untuk membahas pasal-pasal yang lain, akhirnya panjang lagi pembahasannya dan Pilkada bakal bisa ditunda,” bebernya.
Selain itu, lanjut Karyono, ada korelasi terhadap didorongnya revisi UU Pilkada terhadap konflik Golkar. “Misalnya, kubu Ical sudah terlihat statement-statementnya mereka mendesak serentak bahwa Pilkada 2015 ditunda. Kemudian mereka serentak memperjuangkan di parlemen agar direvisi,” simpulnya.
Karyono juga menilai, sikap yang ditunjukkan kubu Ical merupakan startegi politik yang memiliki hidden agenda. “Dibaca ada gerakan itu, kalau itu berhasil di dorong ada hidden agenda menunda Pilkada,” duganya.
Menurut Karyono, kalau sikap pemerintah tidak sepakat dengan revisi UU. “Dalam konteks usulan Pilkada secara implisit, secara tersirat tidak setuju meski cara penyampaiannya beda,” tuturnya.
“Pemerintah harus tegas, tolak saja kalau tidak setuju. Kalau pemerintah ngotot tidak mau tandatangan, nggak akan jadi UU,” tegasnya. (Asma)
