Sebanyak 170 warga Israel yang beraktivitas di reaktor nuklir Dimona, terjangkit kanker akibat kebocoran radiasi nuklir.
Israel Today menurunkan laporan dan menyebutkan para pejabat Israel menyetujui pembayaran ganti rugi kepada 170 warganya yang menderita kanker karena terkena radiasi nuklir reaktor Dimona.
Pejabat-pejabat Zionis mengakui bahwa aktivitas di reaktor nuklir Dimona telah membuat 170 warganya terancam radiasi nuklir sehingga mereka menderita kanker. Sementara itu, sejumlah pegawai lain di reaktor nuklir Dimona juga telah meninggal dunia akibat sakit keras yang tidak diketahui jenisnya.
Dalam kondisi seperti itu, para ahli di Israel telah memperingatkan potensi terjadinya tragedi di reaktor nuklir Dimona. Profesor Uzi Even, mantan anggota Komite Energi Nuklir Israel dalam wawancaraya dengan radio nasional menekankan pentingnya penutupan segera reaktor nuklir Dimona karena adaya lebih dari 1.500 kasus masalah teknis. Menurutnya, berlanjutnya aktivitas reaktor nuklir yang telah usang bertahun-tahun lalu akan menjadi ancaman bagi warga Arab di wilayah Neqeb dan juga lingkungan hidup.
Sementara itu, Talab Abu Arrar, pengamat nuklir menilai para pejabat Israel bertanggung jawab atas terjadinya segala bentuk tragedi di reaktor nuklir Dimona serta mendesak penutupannya segera.
Reaktor nuklir Dimona dibangun di wilayah Palestina pendudukan pada akhir dekade 50 atas permintaan Israel dan dengan bantuan pemerintah Perancis pada masa pemerintahan presiden Charles de Gaulle.
Usia efektif Dimona diperkirakan maksimum hanya 30 tahun dan ini berarti sudah lama berlalu sejak batas tersebut dilampaui. Dengan demikian kebocoran radioaktif dari reaktor nuklir yang sudah reot tersebut memiliki dimensi yang lebih berbahaya saat ini.
Rezim Zionis Israel mampu menyembunyikan aktivitas nuklirnya dan menolak bergabung dalam Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) karena mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Dengan memproduksi dan menimbun senjata nuklir di Palestina pendudukan serta produksi senjata kimia, Israel telah membuat Timur Tengah menjadi gudang senjata pemusnah massal dan membahayakan baik kawasan maupun global.
Israel menolak para para pejabat Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk menginspeksi instalasi nuklirnya. Kawasan bukan hanya dirugikan dengan pendudukan Palestina oleh Israel melainkan juga terancam pencemaran nuklir akibat politik nuklir-militer rezim Zionis. Ini semua dilakukan Israel demi menggapai supremasi regional.
Namun menariknya, ancaman dari politik nuklir-militernya bukan hanya mengancam warga Palestina dan sekitar, melainkan juga warga Zionis sendiri. Akan tetapi tampaknya Tel Aviv menutup mata di hadapan ancaman tersebut dan ini membuktikan watak anti-kemanusiaan rezim Zionis.
Senjata Nuklir Israel, Ancaman Serius!
Sidang periodik bulan Juni Dewan Gubernur IAEA berakhir hari Jumat (16/6) di Wina. Reza Najafi, wakil tetap Republik Islam Iran di Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di pertemuan kali ini menyebut program nuklir rezim Zionis Israel sebagai sumber kekhawatiran serius bangsa di kawasan dan masyarakat internasional.
Najafi di pidatonya sebagai bentuk kekhawatiran atas kemampuan nuklir Israel seraya mengingatkan kutukan keras negara-negara anggota Gerakan Non-Blok terhadap program senjata nuklir Tel Aviv, menuntut perhatian serius dan penindaklanjutan isu ini oleh IAEA.
Israel saat ini memiliki seluruh elemen ancaman bagi keamanan kawasan. Elemen ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama unsur penjajahan di mana di mulai dengan pendudukan bumi Palestina. Namun begitu isu ancaman nuklir Israel merupakan elemen penting lain yang multi dimensi dan serius.
Pertaanyaan penting di sini adalah mengapa aktivitas inkonvensional Israel berjalan dengan aman dan tuntutan berulang masyarakat internasional sia-sia dan tanpa respon.
Realitanya adalah IAEA senantiasa menutup mata dan lunak dalam menyikapi perilaku ilegal Israel. Padahal berbagai bukti menunjukkan bahwa Israel dengan melanggar secara nyata hukum internasional terus memajukan program nuklir milliternya. Proses ini mendorong terbentukan kekhawatiran dari dua sisi di kondisi keamanan regional dan internasional.
Pertama, ancaman ini telah menimbulkan kekhawatiran mendalam terkait keamanan di dimensi nuklir bagi kawasan, di mana dapat ditemukan di konstelasi keamanan. Kekhawatiran kedua, dampak psikologis dan asumsi ini semakin kuat bahwa ketidakpedulian terhadap ancaman tersebut akan berujung pada sebuah ancaman besar di kawasan.
Doktrin nuklir merupakan bagian dari strategi utama militer Israel yang diterapkan di dekade 1950 hingga 1970 melalui pencapaian senjata inkonvensional. Namun sejarah gerakan ini kembali pada tahun 1948 ketika rezim Israel memulai pendudukan dan agresinya.
Menurut pengakuan Mordechai Vanunu, ilmuwan nuklir Israel, sejak pertengahan dekade 1970-an, Israel mengembangkan instalasi nuklirnya di Dimona dan memodernisasinya, sehingga mampu memproduksi senjata nuklir kecil dan besar dengan kualitas lebih baik serta memanfaatkannya di tempat yang tepat.
Namun transformasi yang terjadi di beberapa dekade selanjutnya di kawasan dan dunia, telah menyempurnakan doktrin nuklir Israel. Terkuaknya email, Collin Powell, mantan Menlu Amerika terkait keberadaan 200 hulu ledak nuklir Israel, menguatkan asumsi bahwa Tel Aviv memiliki arsenal nuklir.
Powell yang menjabat Menlu AS di era pemerintahan George W. Bush dan salah satu perancang utama kebohongan atas keberadaan senjata inkonvensional di Irak, mengungkapkan hal ini saat perundingan nuklir Iran. Selama beberapa tahun kemudian, muncul dua pandangan terkait isu ini. Salah satunya pro strategi saat ini yakni mengaburkan isu nuklir dan pandangan kedua pro transparansi senjata nuklir Israel.
Leonid Ivashov, kepala akademi riset geopolitik Rusia seraya menjelaskan kepastian atas kepemilikan nuklir oleh Israel, yakin bahwa arsenal nuklir Israel menjadi ancaman terbesar bagi keamanan kawasan Timur Tengah.
Ivashov saat diwawancarai radio pemerintah Rusia mengatakan, “Namun tak jelas mengapa masyarakat mengabaikan realita ini bahwa Israel terus menerus melakukan aksi kekerasan, dan tidak membatasi program nuklirnya sesuai dengan standar IAEA serta menolak menandatangani pakta nuklir.”
Pidato Najafi di sidang periodik Dewan Gubernur IAEA di Wina kembali mengingatkan kekhawatiran ini dan Badan Energi Atom Internasional berdasarkan kewajibannya harus melakukan langkah-langkah serius terhadap aktivitas inkonvensional nuklir Israel. (ParsToday)
