Jakarta, Obsessionnews.com – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) telah merampungkan masa jabatannya selama dua periode berturut-turut, pada periode 2004-2009 dan periode 2009-2014. Setelah lengser dari kursi kepresidenan, SBY kini fokus sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, serta melakukan beberapa aktivitas lainnya. SBY seringkali melakukan safari politik ke daerah.
Meski tidak lagi menjadi Presiden, SBY masih memiliki pengaruh besar di kancah politik. Partai yang dipimpinnya berada di luar lingkar kekuasaan dan menjadi penyeimbang. Demokrat sebagai partai milik SBY menargetkan 25% suara, menang pileg 2019. Namun tantangan terhadap pencalonan juga besar. Ini menimbulkan implikasi politik. Terlebih lagi, sistem pemilihan presiden secara langsung dan serentak yakni pilpres dan pileg.
Dalam beberapa pekan terakhir nama SBY menjadi trending topic di media sosial. Ia diusulkan maju sebagai capres Pilpres 2019 mendatang. Mengingat aturan yang ada saat ini mensyaratkan kepada capres belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, hal ini masih multitafsir. Strategi maju nyapres di 2019 adalah strategi yang unik. Meski begitu, pencapresan SBY pada 2019 dinilai tidak akan mudah.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego, menilai pencapresan SBY pada 2019 baru sebatas wacana dari Partai Demokrat. Sehingga hal tersebut belum dapat dianggap mutlak, karena harus melewati proses politik yang panjang. DPR sebagai rumah aspirasi rakyat berhak menentukan hal itu melalui keputusan politiknya.
“Saya kira itu wajar suara dari Demokrat. Bangsa ini 250 juta orang tentu saja ada macam-macam pandangan, bukan hanya satu pandangan dari Demokrat saja kemudian menyelesaikan semua persoalan, kan tidak. Kembali ke Senayan (julukan populer untuk Gedung DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Red.), tapi Senayan mendengar suara rakyat,” ujar Indria saat dihubungi Obsessionnews.com, Minggu (8/1/2017).
Dua hal menurut Indria yang harus menjadi pertimbangan utama SBY mau nyapres kembali pada 2019, yakni hal yang menyakut aspek legal dan etis. Dengan melihat situasi bangsa saat ini, Indria menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang mampu meneladani, berani mengambil risiko, jangan ragu-ragu membuat keputusan, serta harus mengutamakan kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi atau golongan.
Aspek Legal
Indria mengatakan dalam UUD 1945 telah mengatur dengan jelas bahwa soerang presiden hanya boleh dipilih dua kali masa jabatan. Setelah diamendemen, Pasal 7 UUD 1945 menjadi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Dengan ketentuan ini, masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi maksimal dua periode.
“Sudah dua kali berturut-turut makanya dia (SBY) sudah tidak bisa lagi. Makanya pernah terjadi di Surabaya, walikota ngakali cari kesempatan jadi wakil walikota, tapi kalau gitu kan tidak bagus,” ungkap Indria.
Pendekatan legal, jelas dia ,sudah tidak memungkinkan, akan tetapi masih terbuka peluang untuk dilakukan perubahan atau amandemen aturan tersebut, semua itu akan tergantung pada proses politik di DPR. Apabila fraksi-fraksi yang ada di DPR sepakat untuk dilakukan amandemen, maka peluang SBY maju kembali akan terbuka lebar.
“Kita ikuti saja aturan legalnya. Perubahan pun memungkinkan, tidak ada yang tidak bisa diubah di republik ini kecuali Al Quran. Jadi jangan membuat tafsiran hanya karena satu dua kelompok,” katanya.
Aspek Etis
Di usia yang sudah menua, SBY diminta ikhlas memberikan kesempatan kepada orang lain, terutama generasi muda untuk memimpin bangsa ini, sebagai proses menciptakan regenerasi, menciptakan pemimpin baru masa depan. Apalagi SBY sudah dua kali merasakan sebagai Presiden. Dengan bersikap ikhlas, SBY akan dipandang sebagai seorang negarawan yang perlu diteladani, sebaliknya akan terhindar dari stigma negati sebagai sosok yang penuh ambisius.
“Jadi negeri ini jangan dikuasi oleh orang-orang tualah. Ada proses regenerasi. Kalau misalnya itu terjadi, artinya bahwa orang tua masih punya ambisi, yang muda tidak mencoba menunjukkan kemampuan politis menjadi negarawan,” tandas dia.
Naik Kelas
Indria mengatakan apabila bangsa Indonesia ingin keluar dari masalah kebangsaan yang dihadapi, salah satu prasyaratnya adalah para elitenya harus belajar ikhlas. Ikhlas dalam memberikan kesempatan kepada orang lain menjadi pemimpin, ikhlas kepada orang yang menang dalam pertarungan politik maupun ikhlas bila sudah tidak lagi berkuasa.
“Jadi bangsa ini tidak akan naik kelas, saya berani mengatakan bangsa ini gak akan naik kelas kalau kita kembali mencari orang-orang lama,” tandasnya.
“Bukan hanya SBY tapi orang-orang lama itu memberikan kesempatan kepada yang muda. Di semua level, parpol juga begitu. Cukuplah umur 65 itu sebagai batas akhir, kita punya pemuda banyak. Kalau diberikan kesempatan mereka maju. Orang tua harus memberikan kerelaan, kesempatan kepada yang muda-muda,” tambah Indria. (Has)
Baca Juga:
Mengapa SBY Diusulkan Jadi Capres Pilpres 2019?
SBY Potensial Tangkal Komunisme
Jokowi Perlu Ketemu SBY, Untuk Kendalikan Situasi
