Perdana Menteri rezim Zionis Israel, Benyamin Netanyahu, menyatakan sedang bersiap mengikuti jejak AS untuk keluar dari keanggotaan UNESCO.
Benyamin Netanyahu pada Kamis (12/10/2017), menyampaikan rencana tersebut menyusul keputusan AS keluar dari UNESCO.
Pada hari Kamis, Gedung Putih menyatakan keluar dari keanggotaan UNESCO sebagai bentuk dukungan terhadap Israel di organisasi PBB ini.
Keputusan tersebut mulai diterapkan sejak 31 Desember 2017.
Sebelumnya, AS merupakan negara donor finansial terbesar bagi UNESCO di tahun 2011, tapi kemudian memutus bantuan keuangannya setelah UNESCO mengakui secara resmi Palestina sebagai anggotanya.
Netanyahu menyebut keputusan Gedung Putih keluar dari UNESCO sebagai kebijakan berani, dan Israel akan mengikuti jejak AS untuk keluar dari keanggotaan UNESCO.
Pada Selasa, 4 Juli 2017, UNESCO mengeluarkan resolusi yang menegaskan bahwa Israel tidak punya hak kepemilikan terhadap Baitul Maqdis.
Kota Baitul Maqdis dikuasai secara ilegal oleh rezim Zionis di tahun 1967.
Pada 2 Mei 2017, UNESCO juga mengeluarkan resolusi yang mengecam rezim Zionis Israel atas pelanggaran terhadap aturan internasional di Baitul Maqdis dan Jalur Gaza. Organisasi pendidikan, keilmuan dan kebudayaan PBB ini menyebut Israel sebagai rezim agresor.
Selama ini, AS merupakan pendukung utama Israel, bahkan Gedung Putih membela kejahatan yang dilakukan rezim Zionis terhadap Palestina.
UNESCO: Israel adalah Kekuatan Penjajah
Komite Eksekutif, Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan PBB, UNESCO, Selasa (2/5) mengeluarkan resolusi yang mengecam pelanggaran hukum internasional oleh rezim Zionis Israel di Baitul Maqdis dan Jalur Gaza, serta menuntut penghormatan atas identitas sejarah kota Baitul Maqdis.
IRNA (2/5) melaporkan, dalam resolusi yang dirilis UNESCO itu, Israel yang disebut sebagai “kekuatan penjajah” diminta untuk menghentikan total aktivitas penggalian tanah, pembangunan tunel dan proyek-proyek lainnya di wilayah Timur Baitul Maqdis.
Dalam resolusi yang dikeluarkan bersamaan dengan 69 tahun berdirinya rezim Israel itu, nama-nama Islam digunakan untuk mengganti istilah-istilah Yahudi, seperti Al Aqsa dan Al Haram Al Sharifain untuk menyebut kiblat pertama umat Islam itu.
Aljazair, Mesir, Lebanon, Maroko, Oman, Qatar dan Sudan adalah penandatangan resolusi ini. Resolusi ini disahkan oleh 22 suara setuju, 10 menolak dan 23 abstain dalam sidang yang digelar Komite Eksekutif UNESCO.
UNESCO tahun lalu juga merilis sebuah resolusi yang membantah hubungan umat Yahudi dengan tempat-tempat suci di Baitul Maqdis yang membangkitkan kemarahan Israel. Mereaksi resolusi UNESCO itu, Israel menangguhkan kerja samanya dengan organisasi PBB tersebut.
Israel sejak akhir abad ke-20 menjalankan berbagai proyek perusakan Masjid Al Aqsa dan membangun kuil Sulaiman. Rezim penjajah ini ingin meratakan Masjid Al Aqsa untuk mencapai sejumlah tujuan dan salah satu yang terpenting adalah perusakan bangunan-bangunan Islam di Palestina.
PM Israel Marah UNESCO Sebut Masjid Al Aqsa Bukan Milik Yahudi
Perdana Menteri rezim Zionis Israel memprotes langkah Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan PBB, UNESCO yang menyatakan bahwa Masjid Al Aqsa tidak ada kaitannya dengan Yahudi.
Situs berita Israel, Arutz Sheva (17/4) melaporkan, Benyamin Netanyahu, PM Israel memprotes keputusan yang diambil UNESCO, Sabtu malam lalu yang menyatakan bahwa Masjid Al Aqsa tidak ada kaitannya dengan Yahudi dan penyebutan tempat suci tersebut hanya dengan bahasa Arab.
Netanyahu mengklaim, langkah ini menutup mata atas hubungan bersejarah antara Yahudi dengan Masjid Al Aqsa.
Israel terus melakukan upaya Yahudisasi di Baitul Maqdis dan selalu berusaha merubah demografi masyarakat Al Quds dengan membangun distrik-distrik ilegal bari para pemukim Zionis. (ParsToday)
