Ada Pendidikan Vokasi Tapi Banyak Pengangguran, Apa Sebabnya?

Jakarta, Obsessionnews.com – Meski sudah ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan, untuk memperkuat pendidikan vokasi, namun tetap saja pendidikan vokasi di Indonesia belum mampu mencetak siswa siswi yang kompeten, karena  faktanya pengangguran masih banyak.

Anggota Komisi X DPR Ridwan Hisjam mengungkapkan, memang banyak persoalan yang terjadi dalam pendidikan vokasi. Meski dalam arah tujuan sudah cukup baik. Tapi praktik di lapangan masih jauh dari harapan. Misalnya, jumlah guru produktif yang mengajar di SMK semakin sedikit. Data guru produktif saat ini hanya 22% dari jumlah guru yang dibutuhkan, serta lemahnya Link and match.

“Jadi pertama bisa diliat dari kualitas gurunya, apakah mereka masih produktif atau tidak. Nah, kalau kita liat ternyata banyak di SMK atau sekolah kejuaraan ini guru-gurunya sudah banyak yang tidak produktif. Ini kan tentu akan berdampak pada kualitas siswa dalam mengembangan potensi skilnya,” ujar Ridwan dalam diskusi, tentang problematika pendidikan vokasi di Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Selain itu lanjut Ridwan, standar pendidik dan tenaga pendidik SMK dinilai masih rendah. Hal itu ditunjukkan dengan rendahnya penguasaan mapel dan pengembangan ilmiah guru, sertifikat keahlian guru produktif yang belum sesuai mapel. Lalu rendahnya minat kewirausahaan kepala SMK melalui kegiatan produksi/jasa sebagai sumber belajar siswa.

“Pemenuhan kualifikasi akademik kepala perpustakaan, dan pemenuhan kualifikasi akademik dan sertifikat tenaga teknisi dan laboran juga masih rendah,” jelasnya.

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga dinilai Ridwan masih cukup rendah. Padahal menurutnya, pendidikan vokasi memerlukan sarana dan alat-alat yang lengkap, untuk praktik peserta didik. Saat ini kata dia, masih banyak SMK yang memiliki jumlah siswa banyak tetapi tidak memiliki alat dan prasarana yang memadai untuk memenuhi kompetensi.

“Kemitraan dengan DU/DI. Artinya pengembangan kualitas lulusan SMK tidak didukung oleh adanya kemitraan dengan DU/DI,” tandasnya.

Anggota dari daerah pemilihan Malang Raya ini menambahkan, Komisi X DPR RI secara prinsip mendukung penuh untuk penguatan dan pengembangan pendidikan vokasi, khususnya revitalisasi SMK. Karenanya, pemerintah diminta lebih serius dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan.

Sementara itu, Nailul dari Jaringan Pamantau Pendidikan Indonesia selaku penyelenggara dari diskusi ini mengatakan, Refitalisasi dan perbaikan pendidikan vokasi itu penting bukan hanya sebagai jargon. Karena pendidikan vokasi harus benar-benar dibarengi dengan kualitas siswanya.

“Kalau adanya pendidikan vokasi masih menjadi beban bagi negara karenanya banyaknya pengangguran. Ini kan pasti ada yang salah, karena itu melalui diskusi ini kita ingin rumuskan bersama apa solusinya,” jelasnya.

Selain Ridwan, hadir juga pemateri lain yakni Hamid Muhamad Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Jimmy PH pengamat pendidikan dari UNJ, dan Abdul Waidl Koordinator Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Ketenagakerjaan Indonesia. (Albar)