Minggu, 5 Desember 21

Yusril Mundur dari Pengugat di MK, Ajukan Anies dan Agus

Yusril Mundur dari Pengugat di MK, Ajukan Anies dan Agus
* Yusril Ihza Mahendra.

Jakarta, Obsessionnews.com – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengundurkan diri dari pihak terkait ‎dalam sidang gugatan UU Pilkada yang diajukan oleh calon petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Alasan Yusril mundur karena dia gagal menjadi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta.

“Saya mengundurkan diri, karena sekarang bukan dalam posisi sebagai pihak terkait,” kata Yusril di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (26/9/2016).

Yusril pun mempersilahkan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono untuk meneruskan perjuangan Yusril melawan gugatan Ahok. Sebab, kedua orang tersebut punya kepentingan besar calon gubernur DKI.

“Saya persilahkan Pak Agus dan Pak Anies jika merasa keberatan untuk meneruskan perjuangan yang sudah saya mulai,” tuturnya.

Ketua Umum PBB ini secara pribadi menolak keinginan Ahok yang bersikeras mengajukan cuti pada saat kampanye Pilgub DKI. Yusril menolak usulan Ahok karena takut ada penyalahgunaan kewenangan sebagai Gubernur DKI.

“Terkait cuti petahana yang dimohon oleh Pak Ahok. Kalau dikabulkan berarti pak Ahok tampil menjadi petahana sebagai calon Gubernur tapi tidak perlu cuti,” tuturnya.

Selanjutnya Yusril mengatakan tidak akan hadir dalam persidangan. Karena mundur, maka kesaksian Yusril sebelumnya tidak bisa dipakai oleh hakim sebagai bahan pertimbangan.

“Dan saya mohon diri kepada teman teman yang ada di MK ini. Tadi juga saya sudah beritahu kepada Pak Habiburohman. Selanjutnya saya ucapkan selamat kepada Pak Basuki, Agus dan Anies yang akan mengikuti pilgub,” jelasnya.

Sebelumnya Ahok sapaan Basuki mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Pilkada ke MK terkait aturan wajib cuti bagi petahana yang diatur di dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Ahok akan menguji pasal 70 ayat (3) dan (4). Ini terkait kepentingan Ahok, yang akan menjadi kandidat pada Pilkada Jakarta 2017.

Pada Pasal 70 ayat (3) UU itu yang mengatur kewajiban cuti dan larangan menggunakan fasilitas negara saat kampanye. Sementara ayat (4) menyebut bahwa Mendagri atas nama Presiden berwenang memberi izin cuti untuk gubernur, sedangkan untuk bupati/wali kota diberikan gubernur atas nama menteri.

Beberapa alasan yang dikemukakan Ahok yaitu lamanya waktu cuti, apalagi jika Pilkada digelar dua putaran. Setidaknya dia harus cuti selama enam bulan jika dalam masa kampanye. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.