Minggu, 23 Januari 22

Waspadai KPUD yang Berpotensi Gagalkan Calon Independen

Waspadai  KPUD yang Berpotensi  Gagalkan Calon Independen
* KPU DKI Jakarta. (Foto: MI)

Jakarta, Obsessionnews – Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) harus diwaspadai.  Sebab KPUD berpotensi menggagalkan calon kepala daerah dari jalur independen atau perseorangan.  Bukan itu saja. KPUD juga punya kekuasaan untuk membatalkan calon kepala daerah dari jalur partai yang tak disukainya.

Kinerja KPUD yang tidak netral itu bukan isapan jempol, tapi fakta.  Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan, DKPP sudah banyak mencopot penyelenggara pemilu. Lebih dari 360 penyelenggara pemilu yang sudah diberhentikan karena terbukti berpihak.

“Ini paling penting dalam masalah kode etik,” kata Jimly di depan para anggota 17 KPUD se-Sumatera Selatan (Sumsel) di kantor KPU Sumsel, Senin (30/5/2016).

Peluang KPUD untuk ‘bermain’ menggagalkan calon independen kini semakin terbuka lebar dengan disahkannya Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), Kamis (2/6). UU ini berpotensi mengganjal mengganjal calon independen, membatasi masa klarifikasi pendukung calon independen yang hanya tiga hari.

Dalam Pasal 48 UU Pilkada disebutkan  jika pendukung calon perseorangan tidak bisa ditemui Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam verifikasi faktual di alamatnya, pasangan calon diberi kesempatan menghadirkan mereka ke kantor PPS dalam waktu tiga hari. Jika tenggat itu tak dipenuhi, dukungan dicoret.

Hal itu merupakan ketentuan baru yang diadopsi dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) (Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pilkada. Bedanya, dalam PKPU No 9/2015, tidak ada batasan khusus terhadap waktu klarifikasi ke alamat pendukung. PKPU mengatur, jika pendukung tidak berada di tempat, tim pasangan calon perseorangan dapat membawa mereka ke kantor PPS kapan saja selama 14 hari masa verifikasi faktual.

UU Pilkada ini jelas upaya mengganjal Ahok-Heru yang akan maju di Pilkada DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen.  Sebentar lagi dukungan KTP untuk Ahok-Heru akan mendekati target sejuta. Data yang dirilis relawan Teman Ahok Senin (6/6) menyebutkan hingga Minggu telah terkumpul 940.779 KTP atau 94,1% dari target sejuta. Tinggal dicari 59.221 KTP  lagi atau  5,9%  untuk mencapai target sejuta.

Perolehan KTP tersebut  melampaui persyaratan minimum dari KPU yang menetapkan calon independen di Pilkada DKI 2017 didukung minimum 532.000 KTP. Meskipun demikian Teman Ahok tetap bekerja mengumpulkan sejuta KTP sesuai target awal. Alasannya apabila ada KTP yang diverifikasi KPUD DKI dan dianggap tak memenuhi syarat, masih ada stok.

Ahok, sapaan akrab Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, tidak menjadi kader partai politik (parpol) mana pun setelah mengundurkan diri dari Partai Gerindra tahun 2014. Ia memutuskan maju di Pilkada DKI 2017 melalui jalur independen atau non parpol. Ia memilih Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI, Heru Budi Hartono, sebagai wakilnya di Pilkada DKI 2017. Duet Ahok-Heru yang diusung Teman Ahok dideklarasikan pada Senin (7/3).

Ahok-Heru  juga mendapat dukungan tanpa syarat dari dua parpol, yakni Partai Nasdem dan Partai Hanura. Kedua parpol ini membantu Teman Ahok dalam percepatan pengumpulan sejuta KTP. (arh, @arif_rhakim)

Baca Juga:

UU Pilkada Ganjal Ahok-Heru

Bukan Teroris, Mengapa Singapura Tangkap Duo Pendiri Teman Ahok?

Teman Ahok Larang Habiburokhman Terjun dari Monas

Golkar Ingin Kadernya Dampingi Ahok

Hasil Survei Golkar: Ahok Raih Peringkat Pertama

Wow! Ahok Disebut Pemimpin ‘Bajingan’

Ahok Tepati Janjinya Hadir di Teman Ahok Fair

Batal Bunuh Diri, Politikus Gerindra Ini Kabur dari Monas

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.