Minggu, 24 Maret 19

Tolak Upaya Delegitimasi Hasil Pemilu 2019

Tolak Upaya Delegitimasi Hasil Pemilu 2019
* Ilustrasi Pilpres 2019. (Foto: beritajowo.com)

Jakarta, Obsessionnews.com – Sejumlah lembaga negara seperti KPU hingga Polri kerap diterpa propaganda untuk mendelegitimasi pemilu. Di KPU misalnya, muncul isu 70 juta surat suara yang sudah tercoblos 01, namun kabar itu ternyata hoaks.

Terbaru adalah upaya delegitimasi yang menyerang Polri. Media sosial diramaikan oleh informasi bahwa Polri tidak netral dalam Pilpres 2019. Akun Twitter @Opposite6890 menuding Polri memiliki pasukan buzzer yang mendukung upaya pemenangan Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden petahana.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, mengatakan upaya tersebut sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Dia meyakini penyelenggara pemilu maupun instansi pendukungnya sudah bekerja sesuai amanat undang-undang. 

“Upaya mendelegitimasi penyelenggara pemilu sangat berbahaya, karena secara tidak langsung mengindikasikan adanya sekelompok masyarakat yang berkeinginan agar pemilu gagal dan chaos,” kata Ujang kepada wartawan, Rabu (13/3/2019).

Ujang meyakini seluruh penyelenggara pemilu akan bekerja sesuai rules of the game. Karenanya tidak elok bila ada pihak yang terus menyalahkannya.

“Mereka akan mengikuti perintah undang-undang. Tidak elok terus menyalahkan penyelenggara Pemilu. Toh jika ada sesuatu yang salah dari KPU maupun Bawaslu, mari kita kontrol bersama,” ucap dia.

Menurut Ujang, demokrasi akan rusak bila masyarakat tidak lagi percaya pada penyelenggara pemilu. Ia meyakini penyelenggara pemilu maupun instansi pendukungnya tidak main-main dalam bekerja, apalagi condong ke paslon tertentu. Hal ini telah dibuktikan dengan survey yang menyebut 80 persen masyarakat masih percaya dengan kinerja KPU dan Bawaslu.

“Berdemokrasi bukan untuk saling menyalahkan, Bukan untuk saling mendelegitimasi. Jika ada kesalahan, misalnya soal DPT, mari kita koreksi bersama-sama. Demokrasi menjadi rusak jika masyarakat tidak lagi percaya kepada institusi-institusi demokrasi seperti KPU dan Bawaslu. Dan ini sangat berbahaya,” tutur dia.

Di tempat terpisah Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) menyatakan tidak menginginkan adanya berbagai upaya delegitimasi terhadap hasil Pemilu 2019. Penghormatan terhadap hasil Pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penghormatan atas suara rakyat.

Guna menutup ruang delegitimasi terhadap hasil Pemilu 2019, GARBI berharap adanya penguatan terhadap lembaga pemantau Pemilu, baik dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun dari masyarakat sipil (civil society). Sebagai organisasi kemasyarakatan yang lahir atas berbagai kegelisahan rakyat, GARBI juga akan menjadi bagian dalam menjaga Pemilu 2019 agar bisa berkualitas dan berintegritas.

Sejalan dengan itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menaruh harapan besar kepada GARBI sebagai ormas baru untuk memperkuat pengawasan dari sisi civil society, sekaligus mengajak masyarakat agar bisa turut aktif menggunakan hak pilihnya.

“Tak hanya dari sisi civil society, para anggota GARBI yang muda, smart, dan militan ini juga bisa mewarnai wajah partai politik agar menjadi lebih dinamis. Ide, gagasan, dan cara pandang anak-anak muda dalam melihat dunia perlu diresapi oleh partai politik,” ujar Bamsoet.

Lebih lanjut, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, walaupun secara usia organisasi kemasyarakatan GARBI masih relatif sangat muda, namun para anggotanya sudah cukup kawakan dalam dunia sosial kemasyarakatan.

Bamsoet percaya pergerakan GARBI akan cepat melesat dan menjadi sumber rekruitmen kader-kader partai politik yang piawai. Untuk itu, menjelang pesta demokrasi 17 April mendatang, jelas Bamsoet, GARBI harus menjadi AC pendingin atau penyejuk dan tidak menjadi kompor meleduk.

“Tak hanya sekadar meramaikan, GARBI akan menjadi salah satu sumber rekruitmen SDM partai politik dan menjadi pemain kunci dalam berbagai isu sosial kemasyarakatan; melepaskan berbagai belenggu yang masih menyelimuti bangsa Indonesia, seperti kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan peradaban,” tutur Bamsoet.

Karena mengusung tagline ‘Islam, Nasionalisme, Demokrasi, dan Kesejahteraan’, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menaruh harapan besar kepada GARBI agar bisa menjadi penyejuk bangsa. Ajaran agama apa pun, harus dijadikan sumber kebajikan dalam berprilaku, bukan justru dijadikan alat pemuas ego atau senjata yang menyebabkan perpecahan.

Jika konsisten dengan garis perjuangannya, Dewan Pakar KAHMI ini menilai GARBI bisa membawa lompatan besar bagi bangsa Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dunia, Indonesia menjadi patokan dan tolak ukur kesuksesan kolaborasi Islam dengan demokrasi.

“Walaupun sejauh ini kita sudah on the track, namun bukan berarti boleh lengah. Semangat kebangsaan harus tetap dikumandangkan agar kita selalu ingat bahwa Indonesia adalah tanah yang harus dijaga bersama,” tutur legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.