Selasa, 31 Maret 20

Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri RI

Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri RI
* Tjahjo Kumolo. (Foto: Sutanto/Dok. Kemendagri)

Kesuksesan Pemilu Serentak 2019, tak lepas dari peran optimal sinergi Kemendagri, Polri, TNI, BIN dalam koordinasi Kemenkopolhukam yang mengawal agar pemilu serentak pertama yang dilaksanakan di Indonesia tersebut berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil).

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang begitu besar serta kondisi geografis yang sangat berat sehingga menjadikan Pemilu 2019 menjadi pemilu yang paling kompleks. Terlebih dengan sistem pemilu yang digunakan, sistem proporsional terbuka, di mana pemilih diberikan keleluasaan memilih partai dan calegnya secara langsung.

“Kemendagri konsisten mengawal setiap tahapan Pemilu Serentak 2019 dengan memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara pemilu,” ungkap Tjahjo Kumolo kepada Men’s Obsession.

Kesiapan dan dukungan pelaksanaan Pemilu 2019, sambungnya, tidak terlepas dari lahirnya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai pedoman penyelenggaraan Pemilu 2019 untuk mengawal terselenggaranya Pemilu Serentak 2019 yang Luber dan Jurdil.

Kemendagri juga secara intens berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga terkait untuk menyatukan persepsi dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dengan jajaran penyelenggara, baik KPU, Baswaslu, dan DKPP. Selain itu, dalam menjaga stabilitas ketertiban dan keamanan masyarakat dalam Pemilu Serentak 2019 selalu berperan aktif bersinergi dengan Polri, TNI, BIN, dan lembaga terkait lainnya.

Langkah lainnya menguatkan peran FKUB, FKDM, FPK, dan Forkopimda guna memberikan jaminan pelaksanaan Pemilu yang aman, tentram, dan damai sehingga tercipta Pemilu yang sukses tanpa ekses.

“Poin penting sinergitas dan soliditas Kemendagri dengan Polri, TNI, BIN, serta stakeholder lainnya di bawah koordinasi Kemenkopolhukam dalam menjaga stabilitas ketertiban dan keamanan masyarakat dalam Pemilu Serentak 2019, terkait netralitas dan sikap tegas tanpa diskriminasi. Dalam konteks menjaga situasi ketertiban dan keamananan, TNI, Polri, dan BIN konsisten menjaga sinergitas, konektivitas dan membangun komunikasi tanpa mengurangi netralitas,” urai Tjahjo.

Sejak mulai tahapan Pemilu Seretak 2019, Kemendagri, Polri, TNI, dan BIN terus membangun sinergitas dan berusaha keras mengajak serta menjaga agar suasana tetap kondusif dengan berdialog ke berbagai tokoh masyarakat, mulai dari ulama, tokoh adat, pimpinan ormas, dan lain sebagainya. Pasalnya, kata Tjahjo, antara Polri, TNI, BIN, dan tokoh masyarakat memiliki tugas pokok masing-masing.Jika Polri punya tugas menjaga ketertiban keamanan negara, TNI punya tugas menjaga pertahanan dan kedaulatan negara, BIN memiliki tugas intelijen dalam cipta kondisi pemilu, maka tokoh masyarakat punya tugas menjaga masyarakat akar rumput.

“Sinergitas tentu sangat penting mengingat ancaman yang muncul sekarang tidak hanya berbentuk fisik. Namun, juga dalam bentuk abstrak, seperti ujaran kebencian, fitnah, berita bohong, hoaks, dan lain-lain,” terang pria yang hobi kulineran ini. Oleh karena itu, ia selalu menegaskan, Pemilu Serentak 2019 bukan hanya urusan penyelenggara pemilu, pemerintah, dan partai politik, tapi juga merupakan urusan dan kepentingan rakyat karena akan berpengaruh terhadap nasib dan masa depan rakyat Indonesia.

Secara khusus, imbuh Tjahjo, peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberi dukungan bantuan dan fasilitasi penyelenggara pemilu secara tegas sudah diamanatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi: Penugasan personil pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS; Penyediaan sarana ruangan sekreatriat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS; Memberikan dukungan pelaksanaan sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan; Memberikan dukungan pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu; Kelancaran transportasi pengiriman logistik; Pemantauan kelancaran kelancaran Penyelenggaraan Pemilu; Kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.

 

Halaman selanjutnya

Pages: 1 2

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.