Jumat, 3 April 20

Tim Tabur Kejati NTB Amankan 1 DPO Kejari Dompu

Tim Tabur Kejati NTB Amankan 1 DPO Kejari Dompu
* Kartono (baju merah) yang merupakan buronan atau daftar Pencarian orang (DPO) Kejari Dompu. (Foto: Dok Kejagung)

Jakarta, Obsessionnews.com – Tim Tangkap Buronan (Tabur) Intelijen Kejati Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerja sama dengan Tim AMC Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) RI berhasil mengamankan Kartono yang merupakan buronan atau daftar pencarian orang (DPO) Kejari Dompu dalam perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Kapal Tangkap Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2006.

“Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor : 1102/K/Pidsus/2009 tanggal 03 November 2010 Kartono diputuskan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/2/2020).

Posisi peran dalam perkara ini adalah Kartono selaku Direktur CV Pangesti Jaya Marine bersama sama dengan Iwan Iskandar, Mohammad Abdul Rojak, Arifin, dan Raodah Ismail telah mengerjakan proyek pengadaan 2 unit kapal tangkap ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahum Anggaran 2006 dengan pagu anggaran sebesar Rp836.250.000

“Terpidana selaku Direktur CV Pangesti Jaya Marine ditujuk sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp759.000.000,” jelas Hari.

Hal itu berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 753/523/2006 tanggal 11 Oktober 2006 dengan masa kontrak selama 60 hari.

Setelah jangka waktu kontrak selesai dan dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa barang yaitu Rajak, Arifin, Iwan dan Raodah 2 unit kapal penangkap ikan dinyatakan sudah sesuai dengan spesifikasi dan kemudian diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu untuk diserahkan kepada nelayan.

Namun fakta di lapangan menunjukan sebaliknya, bahwa 2 unit kapal penangkap ikan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga tidak dapat digunakan hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp690.000.000.

“Karenanya Terpidana didakwa melakukan tindak pidana,” jelas Hari.

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa sebagai berikut.

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. : 31 Tahun 1999 jo. UU No. : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidiair : Melanggar Pasal 3 UU No. : 31 Tahum 1999 jo UU No. : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Setelah proses sidang, terpidana Kartono dituntut pidana. Dia terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No.: 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Untuk itu, pengadilan menghukum para terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 5 Tahun. Membayar Denda masing masing sebesar Rp. 200.000.000 subsidiar 1 Tahun kurungan. Selain itu, terdakwa juga membayar uang pengganti sebesar Rp690.000.000, Subsidiair 1 Tahun Kurungan.

Selanjutnya terpidana diputus oleh pengadilan sebagai berikut : Putusan Pengadilan Negeri Dompu No:160/Pid.E/2007/PN.Dmp pada 05 Agustus 2008 menyatakan :Terdakwa I Kartono, SPd terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair.

Hari juga menambahkan, Putusan Hakim Menyatakan, Terdakwa II Muhamad Abdul Rojak tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan primair maupun subsidiair.

“Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa I Kartono SPd dengan Pidana Penjara selama 4 Tahun dan membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000.subsisiar 6  bulan Kurungan. Membayar uang Pegganti sebesar Rp 75.900.000 subsidiar 6 Bulan Kurungan,” imbuhnya.

Dengan amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No : 210/PID/2098/PT.MTR tangal 03 Februari 2009 telah Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu.

Sedangkan Putusan Kasasi No :1102 K/PIDSUS/2009 tanggal 03 November 2010 menyatakan menolak Kasasi baik terpidana maupun penuntut umum.

Perlu diketahui, Terpidana ditangkap di rumahnya di Desa Medana RT.03 RW. 01 Tanjung Lombok Utara tanpa perlawanan setelah dilakukan pemantauan dan pengintaian oleh Tim Tabur Kejati NTB yang bekerja sama dengan Tim Adhyaksa Monitoring Centre (AMC) Intelijen Kejaksaan Agung RI.

Program Tangkap Buronan (Tabur) merupakan upaya optimalisasi penangkapan buronan pelaku kejahatan dalam rangka penuntasan perkara baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus.

Ditetapkan target bagi setiap Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia yaitu minimal 1 kegiatan pengamanan terhadap buronan kejahatan untuk setiap triwulan.

Pada tahun 2020 Program Tabur untuk Kejaksaan Tinggi NTB merupakan keberhasilan pertama, sedangkan secara nasional Program Tabur Tahun 2020 sudah berhasil menangkap sebanyak 8 orang. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.