Senin, 15 Agustus 22

Tiga Fokus Pengawasan Ini yang Bakal Dilakukan Bawaslu dalam Pendaftaran Parpol

Tiga Fokus Pengawasan Ini yang Bakal Dilakukan Bawaslu dalam Pendaftaran Parpol
* Anggota Bawaslu Rahmat Bagja (kiri) saat mengikuti diskusi Sosialisasi Rancangan PKPU Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu melalui daring, Kamis (7/4/2022). (Foto: tangkapan layar zoom)

Jakarta, obsessionnews.com – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan ada tiga fokus pengawasan Bawaslu pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik (parpol) peserta pemilu.

Hal pertama dia menyebutkan pengawasan dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Lalu, kedua pendaftaran parpol dan penyerahan data keanggotaan di kabupaten/kota

“Ketiga pengawasan verifikasi kantor, dan keterwakilan perempuan di tingkat nasional,” Bagja saat menjadi pembicara dalam diskusi Sosialisasi Rancangan PKPU Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu melalui daring, Kamis (7/4/2022).

Dia menjelaskan, Sipol bukan sebagai syarat mutlak pendaftaran partai politik di Pemilu 2024. “Sipol hanya dijadikan sebagai alat bantu untuk memudahkan partai politik dalam pendaftaran, verifikasi, dan, penetapan partai politik peserta pemilu,” kata Bagja.

Bagja berharap KPU melakukan sosialisasi penggunaan Sipol secara masif baik kepada KPU di daerah maupun partai politik. Agar diuji coba kekuatan servernya. Pasalnya pada Pemilu 2019 lalu, dia berargumen, permasalah terjadi pada aplikasi Sipol di tengah proses pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran.

“Menurut kami lebih baik pada bulan Juli- Agustus itu sudah mulai dites traffic-nya terhadap uploading data di Sipol,” ungkapnya.

Lalu dalam mengawasi tahapan verifikasi kantor, dan keterwakilan perempuan di tingkat nasional, Bawaslu melihat beberapa hal yakni apakah ada atau tidaknya dokumen kontrak atau pinjam pakai atau sewa kantor, surat keterangan domisili, dan apakah surat keterangan domisili sesuai dengan Sipol atau tidak.

Dalam hal keterpenuhan keterwakilan 30 persen perempuan, Bagja melihat terdapat dua basis jumlah kepengurusan yang berbeda yaitu dengan basis Sipol dan basis SK Kemenkumham.

“Manakah yang akan dipakai oleh teman-teman KPU dalam menilai hal tersebut?. KPU Perlu menyinkronkan data dengan Kemenkumham yang terupdate,” ujarnya. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.