Jakarta, Obsessionnews.com – Kinerja Syariefuddin Hasan sebagai anggota parlemen patut diacungkan jempol. Bagaimana tidak, pria yang lebih dikenal dengan nama Syarif Hasan ini terpilih kembali menjadi anggota DPR RI untuk yang keempat kalinya.
Syarief Hasan adalah seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrat. Selain menjadi anggota DPR, ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II.
Sebagai Menkop UKM, Syarief pernah mengajak masyarakat Yogyakarta tidak saja menonton tayangan TV lokal tetapi menonton tayangan CNBC. Menurut dia, pemberitaan CNBC yang memberitakan Indonesia adalah salah satu dari 3 negara (China dan India) yang tergabung dalam G20 yang saat ini meningkat pesat pertumbuhan ekonominya. Tayangan CNBC yang menyangkut Indonesia sangat baik untuk dilihat dan didengar untuk mendorong perekonomian Indonesia dan mengembangkan wirausaha di Indonesia.
Pria kelahiran Palopo, Sulawesi Selatan, 17 Juni 1949 ini juga kerap melakukan diskusi dengan sejumlah koperasi dan UKM. Misalnya dialog yang dilaksanakan di Pusat Promosi Koperasi dan UKM Provinsi Sulut di Kairagi. Dialog tersebut membahas seputar bagaimana memajukan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Indonesia khususnya di Sulut.
Kariernya di dunia politik cukup cemerlang. Syarief menjabat sebagai anggota DPR sejak masa jabatan 2004-2009. Lalu Syarief kembali berhasil menjadi anggota DPR RI 2009-2014 setelah memperoleh suara sebanyak 60.200 suara untuk daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat III. Namun belum sempat ditunjuk akan ditaruh di komisi mana pun, karena Syarief terlanjur dipilih sebagai Menteri Koperas dan UKM (2009-2014). Kemudian Syarif kembali terpilih menjadi anggota DPR 2014-2019 dari dapil yang sama dengan perolehan 31.486 suara. Kini dia dipercaya kembali di dapilnya untuk menjadi anggota DPR periode 2019-2024.
Tak hanya itu, saat menjabat sebagai anggota DPR sikap politiknya pun jelas. Salah satunya membahas Revisi UU Terorisme. Pada 15 Januari 2016, di Komisi I DPR, Syarief menyetujui usulan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, soal revisi Undang-Undang Terorisme.
Kala itu ia meyakini pembahasan revisi undang-undang tersebut akan secepatnya dilakukan oleh Komisi I. Gagasan tersebut merespons adanya peristiwa bom dan serangan teroris di kawasan Sarinah, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/1/2016).
Kejadian tersebut, sedikit banyak memberikan inspirasi agar revisi Undang-Undang Terorisme segera dilakukan. Ia pun meyakini bahwa revisi tersebut akan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat untuk dapat memberantas penyebaran terorisme di Tanah Air. Kata dia, apapun bentuk terorisme harus diberantas. Akan lebih bagus kalau di-cover Undang-Undang.
Tak sampai di situ, pada 31 Januari 2018, dalam Raker dengan Kementerian Luar Negeri Syarief memberi tanggapan bahwa ada beberapa hal yang mendapat masukan sedikit, pertama terkait anggaran. Syarief melihat pada dasarnya sudah cukup bagus, dan cukup dari sisi lain. Suami dari Inggrid Kansil ini melihat Kemenlu perlu diperkuat yang pertama adalah anggaran, karena kalau tidak diperkuat anggaran sangat sulit meningkatkan tanggung jawabnya.
Dia berpendapat ada negara-negara yang agak genit, sehingga perlu treatment khusus. Selain itu terkait Papua merdeka, Ia meminta agar isu tersebut tidak berkembang. Syarief meminta informasi dan penjelasan tentang konflik Indonesia – Cina yakni tentang daerah teritorial karena kabar yang Ia dengar, situasi di Laut Cina Selatan agak mereda.
Selain itu Syarief menanyakan apakah Cina juga meredam pembangunan yang mereka lakukan. Pria berdarah Palopo ini menginformasikan Indonesia menjadi tuan rumah sidang IMF dengan anggaran Rp1,23 triliun, kemudian Ia menanyakan apakah uang itu digunakan untuk mengundang negara yang pernah mendikte negara kita, apa tujuannya, apakah mencari utang baru. Ia menyampaikan keinginannya menyetujui anggaran yang lebih tinggi agar dapat mendukung kepentingan bangsa dan negara.
Dia juga lantang menyuarakan soal penanganan Kejahatan Siber, BSSN, dan Hoax. Pada 28 Agustus 2017 dia mengimbau agar pembentukkan BSSN dan program Palapa Ring dapat dipercepat karena jika Palapa Ring dipercepat maka kontribusi ekonomi secara keseluruhan akan besar. Komitmen dari operator yang ingin membangun backbound dari 45 kabupaten tersebut penyelesaiannya dikerjakan tepat waktu.
Ia berpendapat sangatlah mengganggu jika menjadikan orang asing menjadi penasihat. Kemudian Ia mempertanyakan di manakah letak kedaulatan kita dalam mengelola sumber daya di dunia ini. Sjarif menjelaskan berapa kontribusi yang diluncurkan ICBC. Ia mengaku khawatir jika ekonomi tidak tumbuh akhirnya ada pengangkatan tenaga ahli dari negara maju dan kemudian kita tidak menghargai pakar ahli di Indonesia.
Menurutnya pengangkatan ahli luar negeri mendegradasikan kualitas negara. Selanjutnya Ia mengingatkan siapa lagi yang menghargai Indonesia kalau bukan kita sendiri, siapa lagi yang ingin menghargai ilmuwan kita kalau bukan kita sendiri. (Poy)
