Jakarta, obsessionnews.com – Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mempertanyakan langkah Pemerintah yang menggunakan APBN dalam pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya, Pemerintah telah berjanji untuk tidak menggunakan APBN dan menyerahkan kepada badan usaha milik negara (BUMN) untuk menggunakan skema B to B.
Baca juga:
Syarief Hasan Ingatkan Jangan Sampai Pembentukan Satgas BLBI Minim Keberhasilan
Syarief Hasan: Pemerintah Harus Memastikan Komitmen Pengurangan Utang Perlu Dituntaskan Secara Nyata
Memang, Presiden Jokowi melalui laman Sekretaris Kabinet pada 15 September 2015 pernah berjanji bahwa kereta cepat yang bekerja sama dengan Cina tersebut tidak akan menggunakan APBN. Jokowi berjanji akan menyerahkan kepada BUMN agar dapat menggunakan skema Business to Business.
Namun, janji tersebut seperti dibantah sendiri oleh Pemerintah dikarenakan Jokowi telah mengeluarkan Perpres No. 93 Tahun 2021 yang di dalamnya mengizinkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk didanai APBN. Sontak, langkah Pemerintah ini menuai protes dari masyarakat yang menagih janji Jokowi.
Syarief mengatakan Pemerintah harusnya menepati janjinya untuk tidak menggunakan APBN.
“Dalam beberapa waktu terakhir, APBN sangat berat dengan adanya pandemi Covid-19. Harusnya, APBN tidak semakin diberatkan dengan proyek kereta cepat yang dulunya dijanjikan tidak menggunakan APBN,” ujar Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini dikutip dari situs mpr.go.id, Selasa (12/10/2021),
Menurutnya, APBN harusnya difokuskan pada program-program kritikal dan esensial. “APBN harusnya difokuskan pada program-program yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di masa pandemi Covid-19. APBN harusnya difokuskan pada penanganan Pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, pembukaan lapangan kerja baru, dan program esensial lainnya,” tandasnya.
Syarief mengaku sejak awal mengingatkan terkait proyek kereta cepat kerja sama dengan Cina. “Kami dari Partai Demokrat sejak awal mengingatkan bahwa proyek kerja sama dengan Cina ini tidak terencana dengan baik. Kereta cepat ini juga belum menjawab masalah di masyarakat kecil. Namun, Pemerintah berdalih tidak akan menggunakan APBN, tapi nyatanya menggunakan APBN juga,” ucapnya.
Ia juga menerangkan perlunya audit anggaran proyek kereta cepat. “Pemerintah harusnya melakukan audit terlebih dahulu dengan melibatkan lembaga BPK karena apabila akan menggunakan APBN, perlu dilakukan audit agar semuanya transparan, mulai dari proses awal, perencanaan penganggaran dan proses penentuan harga dan effisiensi anggaran, dan sebagainya,” tegasnya.
Dia mengingatkan agar Pemerintah melihat prioritas kebijakan. “APBN kita akan semakin sulit dengan adanya proyek kereta cepat ditambah lagi proyek ibu kota baru yang menyedot APBN. Pemerintah harus melihat prioritas yang dibutuhkan masyarakat yakni pemulihan ekonomi nasional, bukan proyek besar yang tidak dinikmati masyarakat kecil dan menyedot APBN,” cetusnya.
Ia juga terus mengingatkan Pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. “Pengelolaan keuangan negara dalam beberapa tahun terakhir sangat memprihatinkan. Rasio utang Indonesia kini mencapai 41,64% dan berpotensi gagal bayar berdasarkan laporan BPK. Kondisi keuangan dan ekonomi ini harusnya menjadi prioritas untuk dibenahi yang menggunakan APBN, bukan malah menyedot APBN ke sektor yang kurang prioritas,” pungkasnya. (red/arh)
