Jumat, 3 Februari 23

Soroti Usulan Kenaikan Biaya Haji, Fahira Idris: Terlalu Tinggi, dan Harus Dikaji Lebih Komprehensif  

Soroti Usulan Kenaikan Biaya Haji, Fahira Idris: Terlalu Tinggi, dan Harus Dikaji Lebih Komprehensif   
* Anggota DPD RI Fahira Idris. (Foto: Fikar Azmy/obsessionnews.com)

Obsessionnews.com – Anggota DPD RI Fahira Idris menyoroti usulan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) sebesar Rp30 juta pada 2023 menjadi Rp69 juta yang memantik polemik. Selain persentase kenaikannya terlalu tinggi, usulan kenaikan dinilai mendadak dan memberatkan calon jemaah haji. Oleh karena itu usulan kenaikan ini harus dikaji lebih komprehensif lagi.

 

Baca juga:

Seleksi Calon Petugas Haji 2023 Gunakan CAT

Usulan BPIH 1444 H Sudah Hitung 30% Penurunan Paket Layanan Haji, Begini Penjelasan Kemenag

Profesor Tholabi Nilai Usulan Besaran BPIH dari Pemerintah Jadi Preseden Positif Perumusan Kebijakan Biaya Haji

 

 

 

Fahira mengatakan, alangkah baiknya sebelum melemparkan usulan kenaikan haji, Pemerintah dengan melibatkan pihak terkait lainnya terlebih dahulu melakukan kajian yang komprehensif. Bukan hanya kajian soal hitung-hitungan biaya, tetapi juga melakukan audit dan evaluasi kualitas pengelolaan dana haji, efektivitas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), termasuk penempatan dan investasi dana haji. Melalui kajian yang komprehensif ini, diharapkan baik Pemerintah, parlemen dan publik mempunyai pemahaman yang sama dalam menilai usulan kenaikan BIPIH.

 

“Menurut saya usulan kenaikan biaya haji terlalu tinggi dan mendadak, sehingga harus dikaji lebih komprehensif lagi. Pemerintah harus benar-benar punya argumentasi yang kuat dan rasional kenapa harus dinaikan. Argumentasi yang kuat dan rasional hanya bisa didapat melalui kajian yang komprehensif atau menyeluruh dengan melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk jamaah haji. Ini penting agar usulan Pemerintah menaikan BIPIH tidak menjadi polemik seperti saat ini,” ujar Fahira Idris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dalam siaran pers, Rabu (25/1/2023).

 

Dalam konteks kebijakan biaya haji, tuturnya, idealnya kenaikan menjadi opsi terakhir bukan menjadi pilihan pertama atau utama. Selain itu, sangat tidak ideal jika persentase kenaikannya terlalu tinggi dan diberlakukan secara langsung saat kebijakan diputuskan atau tanpa tenggat waktu. Setiap kenaikan biaya apapun yang menyangkut publik termasuk biaya haji harusnya dilakukan secara bertahap baik jumlahnya maupun masa berlakunya.

 

“Publik kan berpikirnya sederhana. Dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia, para jemaah Indonesia seharusnya bisa mendapat nilai manfaat lebih jika investasi dana haji dikelola dengan optimal. Publik juga paham, biaya haji dari tahun ke tahun pasti mengalami kenaikan, tetapi jika jumlah kenaikan sangat signifikan dan langsung diterapkan pasti akan mendapat gelombang penolakan. Untuk itu penting, sekali lagi, dilakukan kajian komprehensif soal usulan kenaikan BIPIH ini,” tegas senator dari Jakarta ini. (arh)

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.